Buka konten ini
KHATMANDU (BP) – Pemerintahan Nepal mengalami kekosongan pemerintahan setelah KP Sharma Olu dan Ram Chandra Poudel mundur dari kursi perdana menteri dan presiden pada Selasa (9/9). Gen Z Nepal yang menjadi motor demonstran memiliki kandidat pengganti sebagai pemimpin sementara.
Seperti dilansir Times of India, Kamis (11/9), 15 perwakilan gen Z telah bertemu dengan pejabat militer di Pangkalan Militer Bhadrakali. Mereka mengusulkan beberapa nama untuk kepemimpinan sipil transisi.
Karki Kandidat Terkuat
Menurut Indian Express, kandidat terkuat adalah mantan ketua Mahkamah Agung Sushila Karki. Perempuan berusia 73 tahun muncul sebagai calon kuat untuk memimpin pemerintahan sementara karena reputasi antikorupsi. Para demonstran gen Z yang geram dengan korupsi dan nepotisme melihat Karki sebagai figur ”bersih” yang bisa memulihkan kepercayaan publik.
Antikorupsi dan Zero Tolerance
Karki juga memiliki pengalaman panjang di bidang hukum sejak lulus dari Tribhuvan University pada 1978. Dia pernah ditunjuk sebagai hakim tetap Mahkamah Agung pada 2010 dan bertindak sebagai ketua sementara sebelum menjabat penuh.
Selama masa jabatannya, dia memimpin putusan-putusan berani, seperti menjatuhkan hukuman penjara terhadap menteri yang terlibat korupsi dan membatalkan undang-undang kontroversial yang dianggap menguntungkan elite politik. ”Sikap zero-tolerance Karki disukai oleh gen Z,” tulis Indian Express.
Mampu Tangani Masa Transisi
Pengalamannya mencakup reformasi hukum, seperti memperluas hak perempuan untuk mewariskan kewarganegaraan kepada anak-anaknya, sebuah putusan landmark yang sebelumnya hanya diberikan kepada pria. Di tengah kekacauan saat ini (setidaknya 34 orang tewas dalam kerusuhan menurut The Hindustan Times), Karki dianggap mampu menangani transisi konstitusional.
Militer Ajukan Pengusaha
Namun, perundingan antara gen Z dan pihak militer menemui jalan buntu. Sebab pihak militer juga memiliki usulan dan berbeda dari gen Z. Militer mengajukan aktivis sayap kanan sekaligus pengusaha, Durga Prasai.
Di sisi lain, militer memperpanjang pemantauan ketat di wilayah rentan konflik seperti tiga distrik di Lembah Kathmandu (Pithoragarh, Champawat, dan Udham Singh Nagar). Pergerakan publik hanya diizinkan untuk waktu tertentu. (***)
Reporter : JP GROUP
Editor : GALIH ADI SAPUTRO