Buka konten ini
KATHMANDU (BP) – Krisis politik dan keamanan di Nepal mencapai puncaknya. Perdana Menteri (PM) KP Sharma Oli dan Presiden Ram Chandra Poudel resmi mengundurkan diri pada Selasa (9/9), hanya selang beberapa jam dari gelombang bentrokan mematikan antara demonstran dan aparat keamanan yang menewaskan 19 orang.
Pengunduran diri keduanya membuat Nepal kini berada dalam kekosongan kepemimpinan di tengah situasi mencekam. Militer pun berpotensi mengambil alih pemerintahan. Panglima Angkatan Darat Nepal, Ashok Raj Sigdel, menyatakan pihaknya akan segera mengeluarkan pernyataan resmi terkait langkah lanjutan untuk menjaga stabilitas negara.
Pengepungan Rumah Pejabat
Di saat bersamaan, tragedi menimpa keluarga mantan Perdana Menteri Jhalanath Khanal. Kediamannya dibakar massa dan sang istri, Rabi Laxmi Chitrakar, meninggal dunia akibat luka bakar yang diderita. Peristiwa ini menambah daftar korban dalam eskalasi krisis politik Nepal yang terus meluas.
Aksi massa tak hanya menyasar rumah Khanal, tetapi juga kediaman PM KP Sharma Oli, Presiden Poudel, serta mantan Perdana Menteri Pushpa Kamal Dahal ”Prachanda”. Massa juga mengepung rumah mantan Perdana Menteri Sher Bahadur Deuba di Budhanilkantha, Kathmandu.
Semua Bandara Ditutup
Untuk mengantisipasi kerusuhan, pemerintah memberlakukan jam malam sejak Selasa. Semua bandara ditutup, termasuk Bandara Internasional Tribhuvan di Kathmandu, yang kini sepenuhnya dikendalikan militer.
Situasi ini menarik perhatian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Koordinator Residen PBB di Nepal, Hanaa Singer-Hamdy, menegaskan perlunya melindungi warga sipil dan memastikan akses layanan medis tetap tersedia. “Banyak staf kami menangis karena belum pernah menyaksikan kekerasan seperti ini seumur hidup mereka,” ujarnya.
Singer menambahkan, PBB mendorong semua pihak di Nepal untuk menghormati hak asasi manusia dan kebebasan fundamental di tengah krisis yang sedang berlangsung.
Semua WNI dalam Kondisi Aman
Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu) menyebut, KBRI Dhaka yang memiliki wilayah akreditasi di Nepal, telah berkoordinasi dan berkomunikasi dengan otoritas setempat menyusul aksi demonstrasi oleh Generasi Z di Kathmandu dan kota-kota lainnya, di Nepal. Termasuk, dengan komunitas Indonesia di Nepal.
Dari komunikasi yang berlangsung, diperoleh informasi bahwa WNI di sana dalam kondisi aman. KBRI Dhaka mencatat terdapat 57 WNI yang tinggal menetap di Nepal.
”Hingga saat ini tidak terdapat informasi adanya WNI yang menjadi korban dari kerusuhan tersebut,” ujar Direktur Perlindungan WNI Kemlu Judha Nugraha saat dikonfirmasi.
KBRI meminta WNI untuk menghubungi perwakilan pemerintah di sana melalui hotline KBRI Dhaka di nomor +8801614444552 dan Konhor RI Kathmandu di nomor +9779851046514 atau +9779801190989 jika situasi darurat.
”Bagi WNI yang saat ini sedang melakukan kunjungan atau berwisata di Nepal diminta segera melakukan lapor diri ke hotline KBRI Dhaka,” tegasnya.
Sejak Senin (8/9) lalu, generasi Z Nepal melakukan aksi demonstrasi yang berujung ricuh. Aksi ini dipicu oleh keputusan Pemerintah Nepal memblokir 26 platform media sosial populer. Mulai dari Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, dan X, setelah perusahaan-perusahaan tersebut gagal mendaftar sesuai regulasi baru pemerintah Nepal. (***)
Reporter : JP GROUP
Editor : GALIH ADI SAPUTRO