Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, menilai pagu anggaran yang ditetapkan pemerintah pusat untuk tahun 2026 masih jauh dari kebutuhan riil lembaga yang dipimpinnya. Hal itu disampaikan dalam RDP bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Selasa (9/9).
Dalam forum tersebut, Amsakar memaparkan bahwa pemerintah telah menetapkan pagu anggaran BP Batam tahun depan sebesar Rp2,447 triliun. Jumlah ini naik 18,18 persen dibandingkan tahun 2025 yang hanya Rp2,071 triliun.
Meski ada kenaikan, angka tersebut belum sebanding dengan beban kerja BP Batam dalam mendukung prioritas nasional, terutama pada bidang investasi, konektivitas, dan daya saing kawasan.
“Pagu yang diberikan pemerintah masih jauh dari kebutuhan riil. Karena itu, kami mengusulkan tambahan rupiah murni sebesar Rp2,88 triliun,” katanya.
Jika tambahan itu dikabulkan, total anggaran BP Batam tahun 2026 akan mencapai Rp5,328 triliun. Anggaran ini diyakini dapat mempercepat pembangunan infrastruktur sekaligus mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Dari alokasi yang ditetapkan pemerintah, Rp1,099 triliun (45 persen) digunakan untuk Program Dukungan Manajemen, yang meliputi operasional, kepegawaian, dan pelayanan publik. Sementara Rp1,348 triliun (55 persen) diarahkan pada pembangunan infrastruktur darat, laut, sumber daya air, perumahan, dan kawasan strategis.
Belanja infrastruktur darat diproyeksikan menyerap Rp481,33 miliar, pengembangan kawasan Rp62,18 miliar, prasarana laut Rp30 miliar, sumber daya air Rp38,76 miliar, serta perumahan dan permukiman Rp5 miliar. Angka ini dinilai Amsakar terlalu kecil dibandingkan dengan skala kebutuhan Batam sebagai kawasan strategis nasional.
Karena itu, BP Batam mengajukan tambahan anggaran dengan komposisi 94 kegiatan prioritas. Porsi terbesar dialokasikan untuk prasarana konektivitas darat senilai Rp1,64 triliun atau 57 persen dari usulan tambahan.
Dana itu akan dipakai untuk pembangunan jalan layang (flyover), jembatan, ruas jalan baru, drainase, hingga penataan lanskap jalan.
“Tanpa dukungan anggaran yang memadai, Batam sulit meningkatkan daya saing sebagai pintu gerbang investasi,” tambahnya.
Selain itu, sebesar Rp732,26 miliar atau 26 persen akan diarahkan untuk penguatan prasarana sumber daya air. Program ini mencakup pembangunan delapan jaringan distribusi air minum, sistem perpipaan, normalisasi, dan pemagaran waduk.
Adapun untuk sektor konektivitas laut dan udara, BP Batam meminta tambahan Rp155,93 miliar. Dana ini diprioritaskan pada pengembangan container yard (CY) di Pelabuhan Batuampar, perbaikan magcobar, pemasangan pagar ISPS Code, pembangunan ponton dan atap Terminal Sekupang, hingga perbaikan akses jalan dan lereng gedung kargo.
Sementara itu, Rp351,45 miliar atau 12 persen dari tambahan anggaran akan dipakai untuk pengembangan kawasan. Di antaranya pembangunan Tanjung Banun, renovasi Mal Pelayanan Publik, renovasi Masjid Batul Makmur, hingga pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di rumah susun. Tambahan anggaran ini bukan hanya untuk kepentingan kelembagaan BP Batam, tetapi juga bagian dari strategi nasional.
“Tahun 2026 adalah periode krusial karena memasuki tahun kedua RPJMN 2025–2029. Batam harus hadir memberi kontribusi nyata,” ujar Amsakar.
Ia pun berharap dukungan penuh dari Komisi VI DPR agar usulan tambahan Rp2,88 triliun bisa disetujui dalam pembahasan anggaran. “Tanpa itu, Batam akan kesulitan memenuhi target pertumbuhan dan pelayanan yang diharapkan,” tambahnya.
Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, yang memimpin jalannya rapat, menyatakan pihaknya akan menelaah usulan tersebut. Menurut dia, penting bagi DPR dan pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan daerah strategis dan kemampuan fiskal negara. (*)
Reporter : Arjuna
Editor : RYAN AGUNG