Jebakan Pembangunan: Teori vs Realitas

Investasi sering dipuja sebagai obat mujarab pembangunan. Kepala daerah di berbagai penjuru negeri berlomba-lomba menarik modal asing maupun lokal dengan janji membuka lapangan kerja, memacu pertumbuhan ekonomi, dan mendongkrak citra keberhasilan. Tidak sedikit yang menganggap bahwa semakin tinggi angka investasi, semakin besar pula peluang daerah menuju kemakmuran.

Pandangan ini erat kaitannya dengan teori trickle-down economics. Menurut teori ini, bila investasi besar mengalir deras ke suatu wilayah, manfaatnya akan menetes ke bawah dan dirasakan oleh masyarakat luas. Investasi dianggap akan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan pada akhirnya memperbaiki taraf hidup.

Namun, yang kerap diabaikan adalah bahwa teori ini sering kali hanya indah di atas kertas. Dalam praktik, tetesan manfaat itu sering tak pernah sampai ke meja makan buruh atau dompet masyarakat kecil. Bahkan, strategi upah murah kerap dipertahankan demi menjaga daya saing investasi. Logika ini sederhana: biaya tenaga kerja yang rendah dianggap sebagai magnet untuk mendatangkan modal. Padahal, biaya murah yang dibebankan kepada buruh berarti juga menekan kesempatan mereka untuk hidup layak.

Investasi Meningkat, Biaya Hidup Melonjak
Kenyataan di lapangan menunjukkan paradoks pembangunan. Investasi memang meningkat, gedung-gedung baru menjulang, kawasan industri tumbuh, dan laporan pemerintah penuh dengan angka pertumbuhan yang tampak menjanjikan. Namun, di balik itu semua, upah buruh tetap stagnan di level rendah, sementara biaya hidup justru melambung.

Pembangunan kawasan industri dan komersial sering kali mendorong harga tanah dan perumahan naik drastis. Makanan, transportasi, hingga kebutuhan pokok sehari-hari ikut terkerek oleh derasnya arus modal. Buruh yang diharapkan menjadi penerima manfaat justru harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk bertahan hidup. Akibatnya, kesejahteraan mereka bukannya membaik, malah semakin terhimpit.

Inilah paradoks klasik yang bisa disebut sebagai jebakan pembangunan. Investasi memang tinggi, tapi taraf hidup masyarakat tetap rendah. Kota tampak sibuk, pusat perbelanjaan ramai, hotel dan apartemen baru bermunculan, tetapi pekerja yang menopang roda produksi tidak pernah ikut menikmati kemakmuran yang dijanjikan.

Teori dan Realitas
Ada teori yang memang membenarkan praktik ini. Salah satunya adalah logika keunggulan komparatif dalam perdagangan internasional, yang menyarankan agar negara berkembang bersaing lewat buruh murah. Strategi ini dianggap “rasional” karena dapat menarik investor dan menciptakan lapangan kerja.

Namun, kritik datang dari dependency theory. Teori ini menilai bahwa orientasi pembangunan yang terlalu menekankan investasi justru membuat daerah atau negara semakin bergantung pada modal asing. Akibatnya, sebagian besar keuntungan mengalir keluar atau hanya menumpuk di kantong segelintir elit ekonomi, sementara masyarakat luas tetap hidup pas-pasan.

Dalam kerangka manajemen perkotaan, ketergantungan semacam ini tidak hanya menciptakan ketimpangan, tetapi juga membawa masalah sosial baru. Naiknya biaya hidup tanpa diimbangi kenaikan upah akan memicu kemiskinan perkotaan, tumbuhnya permukiman kumuh, meningkatnya kriminalitas, dan melebar­nya jurang ketidakadilan.

Mengukur Ulang Pembangunan
Sudah saatnya para pemimpin daerah mengubah cara pandang mereka. Investasi penting, tetapi tidak bisa menjadi satu-satunya indikator keberhasilan pembangunan. Keberhasilan sejati harus diukur dari kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar angka pertumbuhan.
Ada beberapa langkah yang bisa ditempuh. Pertama, memastikan bahwa upah buruh mengikuti kenaikan biaya hidup. Tanpa ini, buruh akan terus terjebak dalam lingkaran setan: bekerja keras, tetapi tetap miskin. Kedua, pemerintah perlu memberi insentif khusus bagi investor yang bersedia menerapkan skema bagi hasil, profit-sharing, atau program kesejahteraan pekerja. Ketiga, kebijakan tata kota harus berpihak pada rakyat, misalnya dengan menjaga ketersediaan perumahan terjangkau dan akses transportasi publik yang layak.

Pembangunan juga harus dilihat dari kualitas hidup: apakah warga punya rumah yang layak, apakah mereka mampu membeli kebutuhan pokok tanpa harus berutang, apakah mereka memiliki jaminan kesehatan dan pendidikan untuk anak-anak mereka. Semua itu tidak akan hadir dengan sendirinya hanya karena investasi masuk.

Menghindari Jebakan
Narasi investasi sebagai “jalan pintas” menuju pembangunan harus ditinjau ulang. Terlalu lama kita terjebak dalam pola pikir bahwa semakin banyak modal masuk, semakin baik kondisi rakyat. Fakta di lapangan membuktikan sebaliknya: investasi meningkat, biaya hidup naik, sementara upah tetap murah.

Inilah yang saya sebut sebagai jebakan pembangunan. Sebuah paradoks di mana angka pertumbuhan dan laporan statistik tampak indah, tetapi kehidupan sehari-hari masyarakat justru semakin berat. Bila pemimpin daerah tidak berani mengoreksi arah kebijakan, maka pembangunan hanya akan menjadi kemewahan untuk segelintir orang, sementara rakyat luas tetap menjadi penonton.

Investasi tetap dibutuhkan, tapi harus diperlakukan sebagai alat, bukan tujuan akhir. Alat untuk mencapai keadilan sosial, kesejahteraan bersama, dan kota yang benar-benar layak huni bagi semua, bukan hanya bagi mereka yang memiliki modal besar. Dengan keberpihakan pada pekerja, keberanian mengatur upah layak, dan kebijakan yang melindungi masyarakat, pembangunan bisa keluar dari jebakan, menuju kesejahteraan yang nyata. (*)