Buka konten ini
Anggaran makan minum (mamin) dan perjalanan dinas di Sekretariat DPRD Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, kembali menjadi sorotan. Nilainya mencapai miliaran rupiah, padahal kondisi keuangan pemerintah daerah sedang seret alias tidak stabil.
Pada tahun anggaran 2025, biaya perjalanan dinas pimpinan, komisi, dan alat kelengkapan dewan (AKD) DPRD Tanjungpinang mencapai Rp3,6 miliar. Selain itu, belanja pakaian dinas dianggarkan Rp347 juta dan makan minum pimpinan serta anggota DPRD sebesar Rp1,304 miliar.
Sekretaris DPRD Tanjungpinang, M Amin, membenarkan adanya pos anggaran tersebut. Menurut dia, angka itu sudah melalui proses efisiensi.
”Itu sudah ditekan dari tahun sebelumnya. Perjalanan dinas saja dulu bisa sampai belasan miliar rupiah,” kata Amin, Selasa (2/9).
Meski begitu, pengamat politik, Robby Patria, menilai alokasi dana itu tetap besar. Ia menyebut anggaran perjalanan dinas dan konsumsi wakil rakyat masih terbilang fantastis di tengah keterbatasan fiskal pemerintah kota.
“Anggaran perjalanan dinas seharusnya bisa dipangkas semaksimal mungkin. Selama ini publik juga tidak tahu apa hasil dari perjalanan dinas itu. Sebaiknya diganti dengan program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat,” tegas Robby, Rabu (3/9).
Menurutnya, DPRD seharusnya lebih bijak dalam menentukan prioritas anggaran. Sebagai lembaga legislatif, dewan memiliki kewenangan untuk mengarahkan dana ke sektor yang lebih mendesak.
“Misalnya dialihkan untuk proyek penanganan banjir. Jangan sampai Pemko harus berutang ke bank hanya untuk membiayai infrastruktur dasar. Masalah banjir ini kan yang paling dirasakan warga sehari-hari,” pungkasnya. (***)
Reporter : MOHAMAD ISMAIL
Editor : GALIH ADI SAPUTRO