Buka konten ini
PEMERINTAH Amerika Serikat (AS) melalui Sekretaris Negara Marco Rubio mencabut dan menolak visa Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas serta sekitar 80 pejabat Palestina menjelang Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA) pada September mendatang. Langkah ini menjadi pertama kalinya AS menolak seluruh delegasi asing menghadiri sidang tahunan tersebut.
Departemen Luar Negeri AS menyatakan, pembatasan visa ini dilakukan untuk kepentingan keamanan nasional. Sementara itu, kantor Abbas menyebut keputusan tersebut sebagai pelanggaran Perjanjian tentang Markas Besar PBB, yang seharusnya menjamin akses tokoh internasional ke markas PBB.
Sejumlah pemimpin Eropa, termasuk dari Prancis, Spanyol, dan Uni Eropa, mengecam keputusan AS dan menyerukan agar kebijakan ini ditinjau ulang. Mereka menegaskan bahwa markas PBB harus tetap menjadi zona netral untuk perdamaian dan tidak dijadikan alat politik.
“Tidak bisa diterima jika delegasi Palestina atau Mahmoud Abbas tidak bisa menghadiri Sidang Majelis Umum PBB. Perlindungan dan imunitasnya bersifat global, dan Uni Eropa harus berada di garda terdepan dalam membelanya,” kata Menteri Luar Negeri Spanyol, Jose Manuel Albares.
Di sisi lain, Hamas mengecam rencana yang dilaporkan sedang dipertimbangkan Presiden AS Donald Trump untuk mengambil alih kendali Jalur Gaza yang hancur dan memindahkan penduduknya. Hampir dua tahun setelah serangan militan Hamas pada 7 Oktober 2023, sebagian besar wilayah Gaza rusak parah, dan mayoritas penduduk telah mengalami pengungsian setidaknya sekali.
The Washington Post melaporkan, Gedung Putih mempertimbangkan rencana menjadikan Gaza, yang dihuni sekitar dua juta orang, sebagai wilayah kepercayaan yang dikelola AS selama minimal 10 tahun. Tujuannya adalah mengubah Gaza menjadi magnet wisata dan pusat teknologi tinggi. Rencana ini juga mencakup pemindahan sementara seluruh penduduk Gaza, baik secara “sukarela” ke negara lain atau ke zona aman di dalam wilayah itu.
Anggota biro politik Hamas, Bassem Naim, mengecam proposal tersebut, menegaskan, Gaza tidak untuk dijual. Gaza adalah bagian dari tanah air Palestina yang lebih luas. Gagasan Trump ini pertama kali disampaikan pada Februari lalu untuk menjadikan Gaza “Riviera Timur Tengah” setelah memindahkan penduduk Palestina dan menempatkan wilayah itu di bawah kendali AS.
Rencana tersebut langsung menuai kecaman dari seluruh dunia Arab, termasuk warga Palestina, yang mengingat kembali “Nakba”, atau bencana pengungsian massal warga Palestina saat pembentukan Israel pada 1948. Seorang pejabat Hamas, berbicara dengan syarat anonim, menyatakan kepada AFP bahwa kelompoknya “menolak semua rencana ini yang meninggalkan rakyat dan membiarkan penjajah tetap di tanahnya. Mereka menyebut proposal itu “tidak bernilai dan tidak adil”, dan menambahkan bahwa tidak ada rincian inisiatif yang dikomunikasikan kepada Hamas.
Omong Kosong Menurut Warga Gaza
Menurut The Post, penduduk Gaza yang memiliki tanah akan menerima token digital dari Gaza Reconstitution, Economic Acceleration and Transformation Trust (GREAT Trust) sebagai imbalan atas hak mengembangkan properti mereka. Token itu dapat digunakan untuk memulai kehidupan baru di tempat lain atau ditukar dengan apartemen di enam hingga delapan “kota pintar bertenaga AI” yang akan dibangun di Gaza.
Departemen Luar Negeri AS belum memberikan tanggapan resmi atas laporan ini.
Seorang warga Palestina, Qasem Habib, 37, yang tinggal di tenda di lingkungan Al-Rimal, Kota Gaza, menilai proposal ini “omong kosong”. Kalau mereka ingin membantu Gaza, caranya jelas, beri tekanan pada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk menghentikan perang dan pembunuhan.
Wael Azzam, 60, warga kawasan Al-Mawasi, Khan Younis, menambahkan,pihaknya belum mendengar rencana baru Amerika ini, tapi meskipun tanpa mengetahui rinciannya, hal itu jelas rencana yang gagal. “Kami lahir dan besar di sini,” ujarnya, mempertanyakan apakah presiden AS sendiri akan menerima pengungsian dari rumahnya.
Namun, Ahmed Al-Akkawi, 30, menyatakan, ia akan mendukung proposal itu jika dapat menghentikan pertempuran. “Rencananya bagus jika perang berhenti, kami dipindahkan ke negara Eropa untuk menjalani kehidupan normal, dan ada jaminan untuk membangun kembali Gaza,” tuturnya. (***)
Reporter : JP GROUP
Editor : GALIH ADI SAPUTRO