Buka konten ini
Jakarta (BP) – Perum Bulog menegaskan bahwa Gerakan Pangan Murah (GPM) merupakan strategi kunci dalam mengendalikan fluktuasi harga kebutuhan pokok dan memperkuat fondasi ketahanan pangan nasional. Langkah ini diyakini mampu menjaga stabilitas harga, menjamin keterjangkauan pangan, serta menekan angka inflasi yang menjadi perhatian utama pemerintah.
Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, mengatakan GPM bukan hanya distribusi beras murah, tetapi juga instrumen stabilisasi pasar yang dirancang untuk langsung menyentuh masyarakat.
“Bulog berkomitmen penuh dalam menjalankan fungsi stabilisasi harga dan pasokan pangan. Melalui GPM, masyarakat bisa mendapatkan beras SPHP dengan harga terjangkau dan memperkuat daya beli,” ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (30/8) dilansir dari ANTARA.
Dalam rangka memperingati HUT Ke-80 Kemerdekaan RI, GPM digelar serentak di 7.285 kecamatan di seluruh 38 provinsi, melibatkan sejumlah BUMN pangan seperti Pos Indonesia, Pupuk Indonesia, ID Food, dan Perkebunan Nusantara.
Di DKI Jakarta, kegiatan dipusatkan di Lapangan Kementerian Pertanian dan tersebar di 44 titik lainnya. Masyarakat bisa membeli beras SPHP 5 kg seharga Rp60.000, jauh lebih murah dari harga pasaran.
Bulog mencatat, hingga 29 Agustus 2025, total penyaluran beras SPHP ke seluruh daerah telah mencapai 287 ribu ton. Harga Eceran Tertinggi (HET) pun telah ditetapkan secara nasional, mulai dari Rp12.500/kg untuk wilayah Jawa hingga Rp13.500/kg di wilayah timur seperti Maluku dan Papua.
“Ini adalah bentuk nyata kehadiran negara dalam menjaga stabilitas harga dan mendekatkan akses pangan murah langsung ke masyarakat,” lanjut Rizal.
Sebagai bentuk pengawasan, Bulog juga membuka layanan aduan publik Bella Bulog di nomor 0811 1967 016, agar masyarakat bisa melaporkan jika terjadi penyimpangan di lapangan.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa stabilitas harga pangan merupakan prioritas nasional. Ia mendorong pemda aktif memantau dan melaporkan perkembangan harga secara realtime.
“Koordinasi antar daerah bisa dilakukan intensif, bahkan lewat grup WhatsApp kepala dinas. Yang penting cepat dan responsif,” kata Mendagri.
Dengan GPM yang semakin masif, pemerintah berharap tekanan inflasi dapat diredam, dan masyarakat tetap bisa memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang wajar. (*)
Reporter : JP Group
Editor : Iman Wachyudi