Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Kerusuhan yang menyertai aksi demonstrasi tak hanya berlangsung di depan Gedung DPR RI, melainkan juga merebak ke sejumlah titik di Jakarta dan berbagai daerah lain di Indonesia.
Aksi unjuk rasa yang dimulai sejak Senin (25/8) tersebut dipicu oleh keputusan DPR RI menaikkan tunjangan anggota dewan sebesar Rp50 juta, di tengah kondisi perekonomian rakyat yang sulit. Gelombang protes yang berlanjut hingga memakan korban jiwa akhirnya membuat para wakil rakyat mendengar keresahan publik.
Hingga kini, enam fraksi DPR RI menyatakan sepakat untuk menghentikan tunjangan tambahan tersebut. Mereka adalah Fraksi Gerindra, PDIP, PAN, PKS, Golkar, dan Demokrat. Sementara itu, Fraksi NasDem dan PKB masih belum menyampaikan sikap resmi.
Ketua Fraksi Gerindra, Budisatrio Djiwandono, menegaskan pihaknya siap mengevaluasi seluruh tunjangan yang dianggap tidak adil bagi rakyat. “Dengan tulus saya memohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi berdiri di atas kebebasan berpendapat, bukan hanya dijamin, tetapi juga harus dilindungi,” ujarnya, Minggu (31/8).
Budi menilai rentetan tragedi dalam aksi massa adalah akumulasi kekecewaan rakyat yang mesti dijadikan momentum pembenahan sistem bernegara. Ia pun menyampaikan belasungkawa mendalam kepada para korban, baik di Jakarta, Makassar, maupun kota lainnya.
Hal senada disampaikan Anggota Fraksi PDIP, Said Abdullah. Ia menilai penghentian tunjangan bukan sekadar soal nominal, melainkan juga menyangkut etika, empati, dan simpati. Said meminta agar seluruh 580 anggota DPR melakukan introspeksi diri. “Di tengah rakyat yang sedang kesulitan ekonomi, patutkah DPR masih menerima tunjangan yang bagi rakyat terasa sangat besar?” tegasnya.
Ketua Fraksi PAN, Putri Zulkifli Hasan, juga menyatakan siap mendukung evaluasi tunjangan dan fasilitas anggota dewan, sepanjang dilakukan secara transparan dan sesuai prinsip kepatutan. Ia menekankan pentingnya sikap sederhana dan kerja nyata untuk rakyat.
Sementara itu, Sekjen PKS, Muhammad Kholid, menegaskan fraksinya mendukung penghapusan tunjangan rumah dinas bagi anggota DPR. Menurutnya, setiap rupiah uang negara harus diprioritaskan untuk kepentingan publik, seperti kesehatan, pendidikan, dan UMKM.
“Ini bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga soal teladan dan rasa keadilan,” ujarnya.
Ketua Fraksi Golkar, Muhammad Sarmuji, memastikan pihaknya siap bila fasilitas anggota dewan dinilai berlebihan dan perlu direvisi. Ia menilai saat ini adalah momentum tepat bagi anggota DPR untuk berbenah diri.
Adapun Ketua Fraksi Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menyampaikan permintaan maaf terkait polemik tunjangan DPR. Ia menegaskan fraksinya siap dievaluasi. “Dengar rakyat, bantu rakyat. Itu yang utama,” pungkasnya. (*)
Reporter : JP GROUP
Editor : PUTUT ARIYO