Buka konten ini
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo; Doktor Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Malang
Tulisan Profesor Toni Toharudin (Jawa Pos, 4 Agustus 2025) berjudul Mengakhiri Schooling without Learning, Memulai Pembelajaran Mendalam menarik untuk didiskusikan lebih lanjut. Judul tulisan tersebut sepertinya menyiratkan bahwa selama ini, bersekolah—baca: pembelajaran—seakan tidak diikuti dengan kegiatan belajar oleh murid. Hal itu ditegaskan dalam artikel tersebut: “banyak siswa hadir di sekolah, tetapi tidak benar-benar belajar.”
Hal itu dibuktikan, katanya, oleh fenomena gunung es: “siswa-siswa SMA tidak bisa menjawab pertanyaan matematika dasar. Siswa, lanjutnya: mengikuti pendidikan formal, tapi gagal menguasai keterampilan dan pengetahuan esensial yang relevan dengan kehidupan nyata.”
Pertanyaan skeptis yang perlu diajukan: benarkah dunia persekolahan di Indonesia sebagaimana digambarkan oleh Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikdasmen RI yang juga guru besar Universitas Padjadjaran itu?
Justifikasi
Sebagai pelaksana kebijakan pusat di daerah, pernyataan tersebut agaknya perlu dipertanyakan. Sebab, selama ini banyak daerah—untuk tidak mengatakan semua—mengimplementasikan kebijakan pusat sekaligus melakukan inovasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Saya khawatir, jangan-jangan, seperti melihat “sedikit noktah hitam dalam lembaran kertas putih,” lalu dengan serta-merta kita menjustifikasi kertas putih itu menjadi hitam semua.
Kalau itu yang terjadi, tentu secara epistemologis tidak bisa dibenarkan. Karena itu, menggambarkan kualitas pendidikan secara komprehensif tidak bisa hanya dibangun atas dasar asumsi tanpa turun langsung ke lapangan—baca: daerah—dengan data akurat melalui riset atau setidaknya survei secara eksploratif.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten (Disdikbud) Sidoarjo, misalnya, acap meraih prestasi saat melakukan inovasi dalam implementasi kebijakan pusat. Pada triwulan kedua 2025, Disdikbud Sidoarjo meraih prestasi terbaik nasional dalam UKBI (Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia) dan layanan pendidikan SPM (Standar Pelayanan Minimal) terbaik nasional dari Mendikdasmen.
Capaian kemampuan literasi meningkat signifikan, dari 83,84 (2023) menjadi 91,21 untuk siswa SD, dan dari 85,86 (2023) menjadi 93,71 untuk siswa SMP. Kemampuan numerasi SD meningkat dari 69,36 (2023) menjadi 89,87 (2025), sementara siswa SMP meningkat dari 65,53 (2023) menjadi 90,43 (2025).
Kambing Hitam
Sungguh menarik mencermati implementasi kebijakan pendidikan di Indonesia. Setidaknya, dalam dua dekade terakhir, praksis kebijakan pendidikan terlihat begitu kasat mata. Kita mafhum, setiap masa ada orangnya, dan setiap orang ada masanya. Demikian pula dengan pergantian rezim, yang biasanya juga diikuti pergantian menteri berikut kebijakannya—baca: kurikulum.
Persoalannya, janganlah kebijakan pendidikan baru dengan serta-merta meninggalkan dan “menguliti kelemahan” kebijakan lama. Adat budaya ketimuran masih demikian kental menjunjung tinggi nilai-nilai etika dengan kearifan lokal mikul dhuwur mendhem jero.
Ketika Mendikbud/Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim melahirkan Kurikulum Merdeka (2019–2024), Kurikulum 2013 (2009–2014) yang diinisiasi Mendiknas Mohamad Nuh hanya dilihat dari sisi “kelemahannya.”
Pejabat eselon I sebagai perancang strategi dan kebijakan serta pejabat eselon II kementerian selaku pelaksana teknis dan operasional, begitu tanpa beban, menyampaikan sosialisasi kebijakan pendidikan ke daerah tentang “keunggulan” Kurikulum Merdeka dan “kelemahan” Kurikulum 2013.
Demikian pula kebijakan pendekatan pembelajaran mendalam (deep learning) yang digagas Mendikdasmen Abdul Mu’ti. Janganlah disampaikan secara paradoks, dikotomis, atau kontradiktif antara keunggulan PM (pembelajaran mendalam) versus kelemahan KM (Kurikulum Merdeka). Pola berpikir scapegoat mechanism ala René Girard (1982) dalam bukunya Le Bouc Emissaire (Kambing Hitam) semacam itu sudah saatnya diakhiri.
Fondasi
Dalam filosofi, konteks, dan penerapan pembelajaran mendalam, Toharudin secara deskriptif menukil pemikiran Ki Hadjar Dewantara sebagai tokoh nasionalis, serta KH Ahmad Dahlan dan KH Hasyim Asy’ari sebagai tokoh Islam yang turut membentuk fondasi pendidikan Indonesia. Dalam kerangka pikir holistik-komprehensif, hal itu agaknya tidak lengkap tanpa menyebut Todung Sutan Gunung Mulia Harahap (tokoh Kristen), Frans van Lith (tokoh Katolik), I Gusti Ngurah Gede Pudja (tokoh Hindu), serta tokoh Buddha Oka Diputhera. Tokoh-tokoh lintas agama ini juga memberikan kontribusi besar dalam mengukuhkan fondasi pendidikan Indonesia.
Karena itu, nasihat peraih Nobel Fisika 1921, Albert Einstein: “The distinction between past, present and future is only a stubbornly persistent illusion,” perlu direnungkan. Bahwa masa lalu, kini, dan masa depan adalah satu kesatuan yang saling terhubung. (*)