Buka konten ini
DI tengah dinamika politik di balik aksi demonstrasi yang mengguncang DPR RI, Fraksi Partai NasDem DPR RI mencopot jabatan Ahmad Sahroni sebagai Wakil Ketua Komisi III yang membidangi urusan penegakan hukum dan keamanan.
Posisinya digantikan oleh legislator NasDem di DPR RI lainnya, Rusdi Masse Mappasessu. Sedangkan, Sahroni kini ditempatkan sebagai anggota Komisi I yang membidangi urusan luar negeri, pertahanan, hingga komunikasi.
Rotasi alat kelengkapan dewan (AKD) itu ditetapkan dalam surat resmi bernomor F.NasDem/768/DPR-RI/VIII/2025 yang ditandatangani Ketua Fraksi NasDem DPR RI Viktor Bungtilu Laiskodat, Jumat (29/8).
Sahroni juga ikut menandatangani surat itu. Sebab, dia berstatus sebagai sekretaris fraksi. Surat itu sudah disampaikan ke Ketua DPR RI Puan Maharani. Kabar yang beredar, rotasi itu tidak lepas dari sejumlah pernyataan Sahroni yang kontroversial dan diduga jadi salah satu pemicu aksi demo besar di DPR RI. Pernyataan itu dianggap sebagian kalangan merendahkan.
Hanya saja, pimpinan DPP NasDem menepis bahwa keputusan itu sebagai pencopotan. ”(Hanya) rotasi rutin, tidak ada pencopotan, hanya penyegaran,” kata Sekjen DPP Partai.
Sementara itu, Ketua Fraksi NasDem DPR RI Viktor Bungtilu Laiskodat menyebut bahwa rotasi itu merupakan bagian dari memperkuat kinerja fraksi. ”Kami ingin setiap kader bekerja sesuai kapasitas terbaiknya untuk rakyat. Itulah semangat restorasi yang terus kami jalankan,” ujar Viktor dalam keterangan resminya, kemarin.
Selain itu, kata Viktor, Komisi III memiliki peran vital dalam mengawasi institusi penegak hukum, mulai dari Kejaksaan, Kepolisian, hingga KPK.
”Dengan rotasi ini, Fraksi NasDem mempertegas fokus untuk memperkuat agenda-agenda pengawasan dan legislasi di bidang hukum,” katanya.
Di tengah aksi demonstrasi besar terhadap DPR yang hingga Jumat (29/8) masih berlangsung, nama Sahroni jadi salah satu yang disorot gara-gara ucapannya. Di sela-sela kunjungan kerjanya ke Polda Sumut pekan lalu, Sahroni menyampaikan pernyataan terkait pihak-pihak yang meminta agar DPR RI dibubarkan. Pernyataannya dianggap merendahkan. (***)
Reporter : JP GROUP
Editor : PUTUT ARIYO