Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Pemerintah berencana menambah utang kembali. Sebagian masyarakat menyoroti besarnya hutang pemerintah Indonesia. Tetapi perlu diketahui, dilihat dari perbandingan PDB, posisi hutang Indonesia masih aman. Tetapi pemerintah tidak boleh terlena.
Sampai dengan penghujung April 2025 lalu, jumlah hutang pemerintah Indonesia berada di kisaran Rp9.105 triliun. Sementara itu Bank Indonesia (BI) melansir hutang luar negeri Indonesia berada di angka Rp7.144 triliunan. Dari hutang tersebut, tahun ini pemerintah harus membayar bunga hutang saja sekitar Rp500 triliun.
R. Haidar Alwi selaku pendiri Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute mengatakan, Indonesia saat ini memiliki rasio utang pemerintah sekitar 39 persen terhadap PDB. Besaran itu masih di bawah batas 60 persen yang ditetapkan undang-undang.
Namun, Haidar Alwi mengingatkan agar utang tidak dijadikan alasan untuk melemahkan kemandirian ekonomi. ”Fondasi utamanya tetap Pasal 33 UUD 1945, kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” katanya di Jakarta, Kamis (28/8).
Haidar lantas mengajukan tiga pilar kedaulatan ekonomi. Pertama adalah Koperasi Tambang Rakyat (KTR). Dengan koperasi ini, menjadikan rak-yat pemilik manfaat tambang. Bukan sekadar buruh.
”Yang kedua adalah hilirisasi Berbasis Rakyat,” katanya. Caranya dengan membangun sentra pengolahan skala menengah dan kecil di daerah. Supaya nilai tambah tidak lari keluar negeri. Pilar yang ketiga adalah Bank Komoditas Nusantara (BKN-HAC). Instrumen keuangan berbasis emas, nikel, dan hasil bumi. Tujuannya untuk mengurangi ketergantungan pada utang berbunga tinggi.
Haidar mengatakan dalam bulan-bulan ini, Presiden Prabowo Subianto gencar melakukan diplomasi dengan kepala negara dari negara-negara sahabat. Dia mengatakan Prabowo harus bisa melakukan diplomasi yang berdampak.
Selain itu, Haidar juga menyampaikan gagasan diplomasi ekonomi sejati. Yaitu diplomasi yang mendorong keberadaan pabrik beroperasi di desa, gudang pangan yang penuh, dan sekolah vokasi yang ramai.
Haidar menekankan bahwa pilar terbesar bangsa ini bukan sekadar kekayaan alam. Melainkan persatuan rakyatnya. Tanpa persatuan, diplomasi sehebat apa pun akan runtuh. Menurut dia banyak narasi global bisa dijadikan alat pecah belah. Seperti lewat rumor politik, spekulasi ekonomi, maupun kampanye sektarian.
”Kalau kita solid, tak ada rumor yang bisa mengguncang. Kalau kita pecah, sekecil apa pun isu bisa menghancurkan,” jelas Haidar. Dia mengingatkan, sejarah membuktikan persatuan adalah benteng kemerdekaan. Sebaliknya perpecahan adalah jalan bagi penjajahan baru.
Dia mengatakan pada Agustus ini, jadi momen memperlihatkan wajah baru Indonesia di panggung dunia. Mulai dari CEPA dengan Peru, parade kenegaraan di Singapura, forum BRICS di Brasil, hingga persiapan poros teknologi dengan Jerman. Semua menunjukkan arah konsisten Indonesia ingin maju dengan martabat.
Bagi Haidar Alwi, ada tiga pilar yang tidak boleh dilepaskan dalam diplomasi tingkat kenegaraan. Yaitu martabat diplomasi, kemandirian ekonomi, dan persatuan rakyat. Dengan pilar ini, Indonesia tidak hanya bertahan, tetapi memimpin di tengah dunia yang terus berubah. (*)
Reporter : JP GROUP
Editor : RYAN AGUNG