Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengusulkan pembentukan lembaga offtaker perumahan untuk mengatasi ketimpangan antara ketersediaan dan kebutuhan rumah di Indonesia.
Dalam sebuah diskusi di Jakarta, Fahri menjelaskan lembaga offtaker ini akan berfungsi mirip Perum Bulog di sektor pangan.
Menurutnya, kehadiran lembaga tersebut penting untuk mengurai persoalan di sisi permintaan (demand).
Ia mencontohkan, saat ini terdapat anomali antara data kebutuhan rumah (backlog) sekitar 15 juta unit dengan jumlah antrean pembeli rumah yang hanya 300 ribu.
“Kondisi ini menunjukkan adanya masalah dalam sistem antrean dan pemasaran,” ujarnya.
Lewat lembaga offtaker, kata Fahri, seluruh unit rumah yang dibangun pengembang akan dibeli pemerintah. Dengan begitu, pengembang hanya fokus pada konstruksi tanpa terbebani urusan pemasaran.
“Dia hanya perlu melakukan konstruksi di tanah-tanah yang sudah ditunjuk pemerintah. Dan dia harus membangun sesuai kebutuhan yang diidentifikasi pemerintah. Pemerintah yang akan men-offtake semuanya. Persis seperti Bulog, petani hanya menanam dan hasil panen diambil pemerintah,” jelasnya.
Fahri juga menyoroti peran Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Menurutnya, tugas utama BP Tapera adalah membangun sistem antrean yang rasional, mirip sistem pendaftaran haji. Namun hingga kini sistem itu belum berjalan, sehingga perlu dilakukan evaluasi sebagai bagian dari pembenahan sistem agar lebih baik lagi.
Ia menilai, pembenahan sistem antrean mendesak dilakukan agar pemerintah memiliki data backlog yang akurat.
“Kita harus mengakhiri anomali ini. Di satu sisi, banyak orang tidak punya rumah, tapi di sisi lain, banyak rumah yang kosong. Ini harus diselesaikan,” tegasnya.
Dengan adanya lembaga offtaker dan sistem antrean yang lebih rapi, pemerintah diharapkan dapat memberikan kepastian bagi pengembang maupun lembaga pembiayaan. Apalagi, kebutuhan perumahan cukup besar. (***)
Reporter : JP GROUP
Editor : GUSTIA BENNY