Buka konten ini
SAGULUNG (BP) – Kecamatan Sagulung, yang memiliki jumlah penduduk terbesar di Kota Batam, dinilai mendesak membutuhkan tambahan puskesmas. Saat ini baru ada tiga puskesmas yang melayani masyarakat, jumlah yang belum mampu mengimbangi tingginya kebutuhan layanan kesehatan.
Camat Sagulung, Muhammad Hafiz, menegaskan pemerataan layanan medis sangat penting. Tambahan puskesmas, kata dia, dibutuhkan agar masyarakat lebih mudah mengakses fasilitas kesehatan.
“Sagulung ini penduduknya paling banyak, jadi memang perlu pemerataan layanan medis. Tambahan puskesmas sangat dibutuhkan,” ujarnya, Jumat (15/8).
Satu puskesmas baru sebenarnya sudah selesai dibangun tahun ini di wilayah Sungai Pelunggut. Namun, fasilitas tersebut belum bisa digunakan karena terkendala administrasi dan anggaran. Selain itu, rencana pembangunan puskesmas lain juga sudah disiapkan di kawasan Tembesi.
“Lahan sudah ada, usulan juga sudah masuk. Tinggal pelaksanaan saja, semoga tahun depan benar-benar bisa terlaksana sesuai rencana,” tambah Hafiz.
Kebutuhan tambahan puskesmas ini turut menjadi perhatian Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batam. Kepala Dinkes, Didi Kusmarjadi, menyebut pembangunan Puskesmas Sungai Pelunggut sebenarnya rampung awal 2025, tetapi pengadaan alat kesehatan baru dianggarkan tahun ini.
“Anggaran 2024 hanya untuk pembangunan fisik. Untuk peralatan dan fasilitas pendukung baru dialokasikan tahun ini, sehingga butuh proses. Tapi pengadaan alkes sudah mulai berjalan,” kata Didi.
Selain soal anggaran, Didi mengungkapkan ada kendala regulasi yang memperlambat operasional. Pemerintah pusat memberlakukan perubahan struktur organisasi puskesmas, yang mengharuskan penyesuaian melalui Peraturan Wali Kota (Perwako).
“Perubahan aturan ini membuat kita belum bisa menempatkan pegawai atau mengangkat kepala puskesmas sebelum perwako terbaru disahkan. Targetnya, kalau Agustus ini perwako rampung, September Puskesmas Sungai Pelunggut sudah bisa diresmikan,” jelasnya.
Didi menambahkan, regulasi baru tersebut mengubah jabatan kepala puskesmas dari struktural menjadi fungsional, termasuk menghapus jabatan kepala tata usaha dan mengganti sistem kerja berbasis klaster. “Ini menyesuaikan kebijakan nasional agar layanan lebih optimal,” terangnya.
Hafiz berharap masyarakat turut mendukung dan menjaga fasilitas kesehatan yang ada. Menurutnya, kolaborasi pemerintah dan masyarakat sangat penting agar pelayanan medis dapat berjalan maksimal. “Kami optimistis jika semua proses berjalan lancar, Sagulung akan punya layanan kesehatan yang lebih merata,” tutupnya. (*)
Reporter : Eusebius Sara
Editor : RATNA IRTATIK