Buka konten ini
BATAM (BP) – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Batam memastikan pasokan gas alam untuk industri di Batam sudah kembali normal. Hal ini disampaikan Ketua Apindo Batam, Rafki Rasyid, menanggapi klaim Perusahaan Gas Negara (PGN) yang menyebut distribusi gas di Jawa dan Sumatra telah stabil.
“Untuk gas sepertinya tidak ada masalah. Kemarin sempat ada surat dari PGN soal pasokan yang terganggu. Tapi hari ini sudah normal kembali,” ujar Rafki, Selasa (19/8).
Meski distribusi gas sudah pulih, harga masih menjadi keluhan utama pengusaha. Saat ini, harga gas industri di Batam berada di kisaran 13 hingga 16,5 dolar AS (USD) per MMBTU.
Menurut Rafki, harga tersebut semestinya masih bisa ditekan agar tidak terlalu membebani sektor industri, khususnya manufaktur yang mengandalkan pasokan ener-gi gas untuk pembangkit. “Harusnya masih bisa ditekan,” katanya.
Ia menjelaskan, kunci untuk menurunkan harga gas terletak pada ketersediaan pasokan. Semakin lancar distribusi, semakin besar peluang harga jual ke industri bisa ditekan.
Rafki juga mengingatkan pemerintah agar menepati janji mengalirkan gas dari Natuna ke Batam dan sejumlah daerah lain di Sumatra. Realisasi kebijakan tersebut sangat ditunggu pelaku usaha karena diyakini mampu menstabilkan pasokan sekaligus meringankan biaya energi.
“Kalau pasokan gasnya sudah lancar, tentu harga jual ke industri bisa ditekan,” tegasnya.
Sementara itu, Kementerian Perindustrian membentuk Pusat Krisis Industri Pengguna HGBT (harga gas bumi tertentu) untuk menampung laporan, keluhan, dan masukan dari pengusaha terkait gangguan pasokan gas.
Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief menjelaskan, langkah itu diambil setelah produsen gas mengumumkan rencana pembatasan pasokan hingga 48 persen kepada industri penerima HGBT.
“Pusat krisis (crisis center) ini dibentuk untuk menampung keluhan, memverifikasi kondisi di lapangan, menjadi jalur komunikasi dan konsultasi cepat antara industri dengan pemerintah, serta instrumen resmi pemerintah untuk mengawal keberlanjutan industri pengguna gas,” bebernya, Senin (19/8).
Kerja Sama dengan Asosiasi
Dia menambahkan, crisis center itu akan bekerja sama dengan asosiasi industri untuk mendata kondisi riil di lapangan, menghimpun informasi real-time mengenai pasokan, serta melakukan advokasi kebijakan ke kementerian dan lembaga terkait. Adapun tujuh subsektor penerima manfaat HGBT saat ini meliputi industri pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, gelas kaca, dan sarung tangan karet.
Sementara itu, Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) menilai subsidi gas industri melalui HGBT sejak 2020 telah memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan industri keramik nasional. Program itu disebut mendorong peningkatan investasi, kapasitas produksi, kontribusi pajak, hingga penyerapan tenaga kerja.
Oleh karena itu, Ketua Umum Asaki, Edy Suyanto Edy, menyayangkan kondisi terkini yang diwarnai gangguan suplai gas, pembatasan kuota HGBT, serta tingginya biaya surcharge regasifikasi LNG.
“Dua industri tableware di Tangerang terpaksa merumah-kan sekitar 700 karyawan,” ujarnya.
Dia mengingatkan, pentingnya kepastian hukum dan iklim investasi yang kondusif bagi industri keramik, terutama di tengah ekspansi kapasitas yang sedang berjalan. Kebijakan pendukung seperti bea masuk anti-dumping (BMAD), bea masuk tindakan pengamanan (BMTP), dan penerapan SNI wajib sejauh ini telah menjadi katalis positif, meski kini terhambat oleh krisis pasokan gas.
“Asaki mengharapkan kehadiran pemerintah untuk mencarikan solusi berkaitan gangguan suplai gas dari PGN,” ujarnya.
Berdasarkan catatan Asaki, utilisasi produksi industri keramik pada semester I 2025 berada di kisaran 70–71 persen, naik dari 60 persen pada periode sama tahun lalu. Volume produksi meningkat 62 juta meter persegi atau tumbuh 16,5 persen, namun masih di bawah target utilisasi 75 persen. (*)
Reporter : Arjuna – JP GROUP E
ditor : RYAN AGUNG