Demonstrasi dan Krisis Komunikasi Pemerintah

Gelombang demonstrasi di Pati yang memuncak pada 13 Agustus (kemarin) menyita perhatian publik. Demo yang awalnya menuntut pembatalan kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P-2) yang menyentuh 250 persen itu kini bergeser ke tuntutan agar Bupati Pati Sudewo mengundurkan diri dari jabatannya.

Eskalasi demo di Pati itu sebenarnya jarang terjadi di berbagai daerah. Hanya, kasus di Pati tersebut sudah menjadi konsumsi nasional sehingga banyak yang antusias untuk mengikutinya secara berkala. Kenaikan pajak yang mencapai 250 persen tentu menjadi tamparan bagi masyarakat. Di tengah perekonomian yang lesu, kenaikan pajak tersebut merupakan beban baru.

Sensitivitas Pemimpin
Selain persoalan pajak, ada beberapa hal mengapa kasus di Pati itu menjadi sorotan publik hingga menimbulkan demonstrasi. Pertama, sensitivitas pemimpin dalam merespons hiruk-pikuk publik yang sudah bergulir lebih dari seminggu. Yang lebih parah, penolakan kecil dari publik justru di-counter dengan pernyataan provokatif yang menantang. Bahkan, Sudewo dengan gagah menantang bakal menghadapi pendemo sekalipun jumlahnya mencapai 50 ribu orang.

Sikap menantang itu tentu membuat amarah publik makin mendidih. Itulah yang memicu eskalasi makin besar. Bahkan, ketika ada gerakan publik yang terang-terangan menantang, publik lain menyambutnya dengan berbagai dukungan. Misalnya, donasi berbentuk uang dan barang. Dukungan itulah yang kemudian membuat desakan terhadap bupati Pati makin mengkristal.

Persoalan tersebut terjadi karena pola komunikasi pemerintah yang kurang baik. Jika diamati, tujuan menaikkan pajak hingga 250 persen tersebut sangatlah bagus. Pajak itu nanti didistribusikan kembali untuk pembangunan di daerah. Bahkan, Sudewo memastikan, kenaikan PBB-P2 itu merupakan kenaikan maksimal dan tidak berlaku untuk semua tanah dan bangunan. Menurut dia, masih banyak tanah dan bangunan di Pati dengan kenaikan PBB-P2 di bawah 100 persen, bahkan di bawah 50 persen.

Hanya, niat baik tersebut tidak diimbangi sosialisasi kepada publik dengan bagus sehingga penolakan makin tinggi. Sudewo memang pernah mengklaim sudah melakukan sosialisasi melalui perangkat desa. Namun, perangkat desa juga merupakan bagian dari pemerintah sehingga sulit untuk menolak kebijakan bupati.

Kedua, eskalasi demo meningkat karena pemerintah membubarkan massa dengan paksa dan menyita barang donasi lewat tangan Satpol PP Pati. Respons keras Pemkab Pati dengan tindakan fisik saat menghadapi unjuk rasa warga yang mempertanyakan kebijakan bupati malah menambah retensi publik. Meski hanya berupa minuman, bantuan tersebut merupakan bentuk solidaritas warga Pati untuk mendukung gerakan publik. Karena itu, ketika bantuan tersebut disita, publik juga merasa tersakiti.

Ketiga, Sudewo lambat merespons gerakan publik dengan kebijakan yang menenangkan publik. Misalnya, segera membatalkan kenaikan pajak 250 persen tersebut. Jika perlu, Sudewo segera meminta maaf kepada warga Pati. Bahkan, jika diamati, kebijakan menurunkan pajak masih menanti tekanan dari pusat seperti Kementerian Dalam Negeri dan gubernur Jawa Tengah. Hal itulah yang mengakibatkan eskalasi demo makin tinggi hingga terjadi isu pemakzulan.

Pelibatan Publik
Demonstrasi merupakan ekspresi kekecewaan publik atas kebijakan pemerintah. Demonstrasi, kritik, merupakan konsekuensi bagi pejabat di tengah melek informasi. Gelombang protes warga terhadap bupati Pati itu harus menjadi pelajaran bagi pemerintah.

Pertama, pemerintah harus memperbaiki pola komunikasi yang jelas dan terarah. Persoalan komunikasi dengan masyarakat ini sangat penting. Apalagi ketika rakyat dalam suasana terjepit. Jangan sampai pemerintah mengeluarkan narasi yang justru memantik amarah publik.

Kedua, diperlukan ruang deliberatif terhadap kebijakan pemerintah. Pemerintah tidak bisa menerapkan kebijakan secara top-down yang bisa memantik resistansi di kalangan masyarakat. Kebijakan seperti menaikkan pajak yang arusnya langsung mengena ke masyarakat harus disertai masukan dari kelompok masyarakat. Di sinilah pentingnya pelibatan masyarakat sipil (civil society).

Ketiga, demonstrasi di Pati merupakan instrumen untuk memahami persoalan di ruang publik. Protes warga harus dipandang sebagai bagian dari ketidakpuasan mereka atas kebijakan saat ini.

Protes warga juga harus diamati sebagai bagian dari kegagalan pemerintah berkomunikasi dengan rakyatnya. Lantaran itulah, demonstrasi menjadi bagian penting untuk menerapkan sistem pemerintahan yang terarah dan mementingkan kehendak publik, terutama dalam berkomunikasi tanpa menimbulkan amarah publik. (*)