Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto diperkirakan menyerap anggaran hingga sekitar Rp300 triliun. Namun, dalam pelaksanaannya, Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menemukan indikasi adanya dapur fiktif yang dikhawatirkan dapat menimbulkan kerugian negara.
Menurut Nurhadi, praktik dapur fiktif ini berkaitan dengan manipulasi penetapan satuan layanan gizi oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dengan alasan kuota sudah penuh. Padahal, alasan tersebut kerap digunakan untuk menolak calon dapur yang sebelumnya dinyatakan lolos survei, lalu posisinya dialihkan kepada pihak yang kurang memiliki kemampuan teknis.
“Kalau sistem menyebut kuota penuh, tetapi di lokasi belum ada dapur, itu bukan kendala teknis, melainkan permainan yang menutup peluang orang lain berpartisipasi,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (13/8).
Temuan di lapangan menunjukkan sejumlah calon dapur sudah terverifikasi lulus survei di sistem resmi BGN, namun tiba-tiba ditolak dengan dalih kuota kecamatan penuh. Kenyataannya, di wilayah tersebut belum ada pembangunan dapur sama sekali.
“Ini kuota penuh yang tidak nyata. Faktanya, tak ada bangunan dapur. Kalau dibilang penuh, berarti ada pihak yang sengaja mengunci titik tersebut,” tegasnya.
Data portal BGN juga mencatat banyak titik berstatus penuh, namun di lapangan dapur tidak pernah berdiri. Kondisi ini merugikan masyarakat yang telah mengeluarkan biaya besar untuk membangun fasilitas sesuai standar.
“Bayangkan, modal sudah keluar, perlengkapan sudah disiapkan, tetapi nama mereka dihapus. Ini mematahkan semangat warga yang ingin berkontribusi pada program negara,” kata legislator asal Dapil Jawa Timur VI tersebut.
Ia juga mempertanyakan kompetensi sejumlah kepala dapur atau Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang ditempatkan. Menurutnya, banyak tenaga terlatih justru tidak dipakai, sementara posisi penting diisi oleh pihak yang tidak menguasai teknis pekerjaan.
Nurhadi mendesak BGN melakukan audit internal, membuka data lapangan secara terbuka, dan menghapus sistem penguncian titik dapur yang rawan dimanipulasi.
“Kalau BGN tidak berbenah, publik akan menilai MBG hanya jadi ajang bagi-bagi jatah. Anak-anak kita butuh gizi, bukan jadi korban permainan kuota dan titipan jabatan,” pungkasnya. (***)
Reporter : JP GROUP
Editor : PUTUT ARIYO