Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkapkan skema pembiayaan perumahan baru yakni sewa beli atau rent to own (RTO) dapat menjadi solusi untuk membantu pekerja sektor informal bisa memiliki rumah subsidi layak huni.
Tenaga Ahli Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Endang Kawidjadja, di Jakarta, mengatakan skema ini diharapkan menjadi solusi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam pemilikan rumah.
Utamanya, lanjutnya, solusi bagi masyarakat yang berpenghasilan tidak tetap atau terhalang Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk tetap dapat mencicil membeli rumah.
”Kementerian PKP sangat mendukung skema sewa beli yang diusulkan asosiasi pengembang Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi),” ujar Endang Kawidjadja.
Kementerian PKP memberikan dukungan penuh terhadap Asosiasi Pengembang Perumahan Apersi yang mengusulkan adanya skema pembiayaan perumahan baru yakni sewa beli bagi masyarakat untuk memiliki rumah subsidi.
Guna mempercepat pembahasan skema tersebut, Kementerian PKP akan segera membentuk tim kelompok kerja (Pokja) terkait skema pembiayaan sewa beli tersebut. Apalagi banyak masyarakat, khususnya pekerja informal yang membutuhkan bantuan pembiayaan guna memiliki rumah impiannya.
”Kami akan bentuk Tim Pokja supaya bisa lebih mematangkan sewa beli, karena masih banyak yang harus dibahas dan dicari solusinya,” kata Endang.
Menurut dia, skema sewa beli bisa menjadi solusi, namun hal tersebut belum final saat ini karena masih baru konsepsi pertama dan masih digodok.
Dalam skema tersebut, calon pembeli akan menyewa rumah sekitar dua tahun. Selama masa sewa rumah tersebut, calon pembeli dapat membayar angsuran yang terdiri dari tiga komponen yakni biaya sewa, biaya tabungan yang dapat digunakan untuk uang muka dan biaya proses serta biaya perawatan rumah.
Menteri PKP-Gubernur BI Siap Kolaborasi
Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, dan Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, mengatakan siap berkolaborasi dalam mewujudkan Program 3 Juta Rumah.
Menurut Maruarar Sirait adanya dukungan Bank Indonesia merupakan bentuk sinergi yang baik untuk Program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto. Apalagi dari data yang ada pelaksanaan pembangunan perumahan bisa mendorong sektor industri dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
Ara melakukan pertemuan dengan Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, guna membahas mengenai potensi besar Program 3 Juta Rumah untuk mendorong pertumbuhan sektor ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
Sementara itu, Gubernur BI, Perry Warjiyo, mengatakan, Bank Indonesia mendukung program perumahan termasuk perumahan rakyat melalui dua hal. Pertama, pemberian insentif likuiditas kepada perbankan yang menyalurkan kredit.
BI bahkan menyediakan anggaran Rp80 triliun berupa penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) dan itu ternyata juga sudah mulai disalurkan oleh perbankan ke perumahan. Yang kedua, Bank Indonesia juga mendanai dan melakukan sharing untuk program khusus perumahan rakyat. (***)
Reporter : JP GROUP
Editor : GUSTIA BENNY