Buka konten ini
JAKARTA (BP)– Menyikapi mundurnya Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) Joao Angelo De Sousa Mota yang baru enam bulan menjabat, Danantara Indonesia sebagai holding yang membawahi perusahaan tersebut menghormati keputusan itu. Keputusan tersebut akan diproses sesuai ketentuan dan tata kelola perusahaan.
“Keputusan itu kami hargai sebagai langkah profesional,” kata Chief Executive Officer Danantara Indonesia Rosan Roeslani dalam pernyataannya kemarin (12/8).
Ia memastikan kalau operasional Agrinas tetap berjalan seperti biasa. Layanan kepada mitra dan pemangku kepentingan tidak akan terganggu. Proses transisi kepemimpinan akan dilakukan secara tertib, terukur, dan terencana.
Dalam alasan pengunduran dirinya yang disampaikan pada Senin (11/8) malam, Joao mengungkapkan, selama enam bulan menjabat, Agrinas tidak mendapat anggaran dari Danantara. Padahal, Agrinas mendapat tugas dari Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung ketahanan pangan.
Menurut Joao, Danantara justru membangun birokrasi yang sangat panjang dan berbelit. Beberapa program yang dia ajukan selalu ditolak, bahkan berulang kali diminta menyusun ulang feasibility study (FS).
“Sampai hari ini pun kami masih diminta FS lagi. Padahal, sudah tiga atau empat kali kami serahkan,” katanya.
Mengenai kritik Joao itu, Rosan menegaskan komitmen Danantara menjalankan prinsip good corporate governance secara ketat di seluruh lini bisnis, termasuk dalam aksi korporasi Agrinas. Setiap langkah strategis perusahaan, lanjut Rosan, selalu melewati kajian kelayakan yang matang dan prosedur yang berlaku.
“Sebagai pengelola investasi strategis, Danantara Indonesia berkomitmen pada transparansi, akuntabilitas, dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik di seluruh entitas usaha,” ujar Rosan.
Perlu Koordinasi Jelas
Head of Center of Food, Energy, and Sustainable Development Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov menuturkan, kepemimpinan di sektor strategis seperti pangan tidak boleh diganggu ataupun dihambat dengan tarik-menarik birokrasi. Mundurnya Joao Angelo De Sousa Mota menjadi sinyal penting bahwa proses pengambilan keputusan di Danantara harusnya gesit, transparan, dan responsif.
“Birokrasi yang panjang justru menciptakan opportunity cost yang tinggi, terutama di sektor pangan yang sensitif terhadap musim tanam, ditambah dinamika di pasar global,” katanya kepada Jawa Pos kemarin.
Solusinya, harus ada perbaikan mekanisme koordinasi yang jelas antara Danantara dan BUMN. Apalagi, pemerintah sudah mengucurkan di dalam anggaran pendapatan dan belanja negara sebesar Rp 8 triliun untuk dukungan ketahanan pangan melalui Agrinas.
Hal senada juga disampaikan Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira. Danantara terlalu sibuk soal restrukturisasi badan usaha milik negara (BUMN) yang bermasalah, sehingga tidak melihat ke depan. “Lebih sibuk ngurusin restrukturisasi utang Garuda Indonesia, utang Kereta Cepat Jakarta–Bandung, Krakatau Steel juga mau dibantu,” ujarnya.
Padahal, Danantara mengelola dana dividen yang besar. Tapi, dengan banyaknya permasalahan utang, program seperti ketahanan pangan malah menjadi bukan prioritas. Itu yang membuat upaya Agrinas mengajukan dana feasibility studies atau uji kelayakan berkali-kali, tapi tidak jalan juga.
“Artinya, birokrasi yang berbelit-belit ini justru menimbulkan pertanyaan. Fokusnya Danantara ke mana? Ini tidak selaras dengan visi Presiden Prabowo Subianto,” katanya. (*)
Reporter : JP GROUP
Editor : PUTUT ARIYO