Buka konten ini
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI memberi perhatian pada rancangan awal postur RAPBN 2026 yang dibahas bersama pemerintah pada Juli 2025. Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, menyampaikan bahwa hasil pembahasan awal ini akan menjadi acuan pemerintah dalam menyusun Nota Keuangan RAPBN 2026, yang rencananya dipaparkan Presiden Prabowo Subianto pada sidang tahunan, Jumat (15/8).
Mengacu pada hasil diskusi tersebut, Said memproyeksikan pendapatan negara dalam RAPBN 2026 berada di kisaran Rp 3.094–Rp 3.114 triliun. Sementara itu, belanja negara diperkirakan mencapai Rp 3.800–Rp 3.820 triliun, sehingga defisitnya sekitar 2,53 persen dari PDB atau sekitar Rp 706 triliun.
Jika dibandingkan dengan prognosis APBN 2025, angka tersebut lebih tinggi. Tahun depan, pendapatan negara diperkirakan sebesar Rp 2.865,5 triliun, terdiri dari penerimaan pajak Rp 2.387,3 triliun, penerimaan bukan pajak Rp 477,2 triliun, dan hibah Rp 1 triliun. Adapun belanja negara pada 2025 diperkirakan sebesar Rp 3.527,5 triliun, dengan defisit sekitar 2,78 persen PDB atau setara Rp 662 triliun.
Said menilai target pendapatan dan belanja pada RAPBN 2026 akan menjadi tantangan tersendiri. Selain dampak geopolitik global, dunia usaha juga harus beradaptasi dengan penyesuaian tarif perdagangan internasional, terutama imbas kebijakan Presiden AS Donald Trump yang memengaruhi banyak negara.
Ia juga menyoroti perlambatan pemulihan daya beli di dalam negeri. Konsumsi rumah tangga dinilai masih lesu, sementara potensi penerimaan PNBP dari dividen BUMN akan berkurang sekitar Rp 80 triliun akibat revisi UU BUMN yang melahirkan Danantara.
Meski begitu, Said melihat RAPBN 2026 sebagai modal penting untuk menjaga kinerja ekspor dan mendorong daya beli masyarakat. Ia mendorong pemerintah bersama pelaku usaha mencari pasar nontradisional demi mengurangi ketergantungan pada negara tujuan ekspor lama.
Menurutnya, RAPBN 2026 juga menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk merealisasikan berbagai program strategis seperti MBG, Kopdeskel, Sekolah Rakyat, hingga pemeriksaan kesehatan gratis.
“Keberhasilan program ini bisa menjadi ‘game changer’ bagi peningkatan kualitas SDM,” ujarnya.
Namun, ia mengingatkan bahwa kualitas tenaga kerja Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah besar, dengan sekitar 54 persen angkatan kerja berpendidikan SMP ke bawah. Karena itu, program peningkatan keterampilan dan pendidikan dinilai krusial untuk menciptakan lapangan kerja baru.
Said menegaskan, pembiayaan pembangunan tidak bisa hanya mengandalkan APBN. Keterlibatan swasta melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) perlu diperluas di berbagai proyek strategis.
“Tanpa partisipasi swasta, sulit bagi kita untuk mencapai target pembangunan yang ambisius di tengah keterbatasan fiskal,” pungkasnya. (***)
Reporter : JP GROUP
Editor : PUTUT ARIYO