Buka konten ini
BATAM (BP) – Pemerintah pusat berencana menjadikan Pulau Galang, Kota Batam, sebagai lokasi pengobatan bagi warga Gaza yang menjadi korban konflik. Rencana ini merupakan bagian dari misi kemanusiaan Presiden Prabowo Subianto, seperti disampaikan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi.
Pulau Galang dipilih karena memiliki fasilitas medis memadai, yakni Rumah Sakit Khusus Infeksi (RSKI) yang sebelumnya digunakan untuk merawat pasien Covid-19. Lokasi ini dinilai strategis, terpisah dari permukiman warga, dan siap digunakan untuk penanganan medis skala besar. Diperkirakan sekitar 2.000 warga Gaza akan ditampung sementara untuk menjalani perawatan.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batam, Didi Kusmarjadi, mengungkapkan hingga kini pihaknya belum menerima koordinasi resmi terkait penyiapan tenaga medis maupun dukungan kesehatan lainnya.
“Belum ada pembicaraan ke arah sana (tenaga kesehatan). Beberapa waktu lalu saya hanya dihubungi Brigjen dr Daniel dari TNI AD, menanya-kan kondisi RSKI. Belum ada pembahasan teknis, apalagi permintaan tenaga kesehatan dari Dinkes,” kata Didi, Senin (11/8).
Menurut Didi, pola yang digunakan selama ini biasanya TNI menyiapkan tenaga medis sendiri untuk RSKI Pulau Galang. “Kalau nanti mereka mengalami kekurangan tenaga, baru minta bantuan Dinas Kesehatan. Pengalaman saat pandemi Covid-19, kami diminta mengirim tenaga medis tambahan untuk membantu operasional rumah sakit,” jelasnya.
Didi menambahkan, dukungan Dinkes Batam pada masa pandemi tidak hanya berupa tenaga medis, tetapi juga logistik kesehatan seperti alat pelindung diri (APD), obat-obatan, serta koordinasi rujukan pasien.
Ia menyampaikan, Selasa (12/8) besok, tim dari Jakarta akan tiba untuk meninjau langsung kondisi RSKI Pulau Galang. Didi bersama jajaran Dinkes Batam dijadwalkan ikut dalam peninjauan tersebut.
“Nanti kita akan lihat kesiapan fasilitas, ketersediaan peralatan medis, ruang perawatan, hingga mekanisme penanganan pasien. Dari situ baru bisa kami susun rencana dukungan yang diperlukan,” terangnya.
Didi menegaskan, meskipun RSKI berada di wilayah administrasi Batam, pengelolaan rumah sakit tersebut berada di bawah TNI. “Keputusan dan pengoperasiannya sepenuhnya kewenangan mereka. Peran kami sifatnya mendukung jika ada permintaan resmi,” ujarnya.
Rencana penempatan ribuan warga Gaza di RSKI Pulau Galang ini diperkirakan memerlukan koordinasi lintas instansi, mulai dari pemerintah pusat, TNI, pemerintah daerah, hingga pihak terkait lainnya. Didi berharap koordinasi segera dilakukan agar segala kebutuhan medis dapat disiapkan sejak dini.
Pemprov Kepri Siapkan Dukungan Medis
Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pemerintah pusat yang akan merelokasi 2.000 warga Gaza korban perang ke Pulau Galang, Batam, untuk mendapatkan perawatan medis. Rencana ini sebelumnya telah disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari misi kemanusiaan Indonesia.
“Kami dari Pemprov Kepri menyambut baik apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo. Apa yang beliau laksanakan untuk di Galang ini adalah misi kemanusiaan,” kata Nyanyang, Sabtu (9/8).
Menurut dia, tujuan program ini adalah memulihkan kondisi fisik dan mental warga Gaza yang terdampak konflik. Perawatan akan difokuskan pada penyembuhan trauma, baik fisik maupun psikologis.
“Kejadian demi kejadian di Gaza ini membuat kita ingin memulihkan, mengobati dari trauma,” ujarnya.
Kedatangan para pengungsi kemungkinan dilakukan secara bertahap. Dari total 2.000 orang yang direncanakan, gelombang pertama diperkirakan berkisar 300–500 orang, tergantung arahan pemerintah pusat.
Lokasi yang akan digunakan merupakan bekas fasilitas perawatan pasien Covid-19 di Pulau Galang, yakni RSKI. Fasilitas tersebut dinilai memadai karena memiliki sarana medis dan akomodasi terintegrasi.
Nyanyang menyebut, Pemprov Kepri siap membantu jika diperlukan, termasuk pendampingan tenaga medis dan logistik.
“Kami akan berkoordinasi dengan Pak Gubernur dan OPD terkait untuk mendampingi, baik itu yang ada di Batam maupun tujuh kabupaten/kota lainnya,” tambahnya.
Meski demikian, seluruh persiapan infrastruktur dan kebutuhan utama akan ditangani langsung oleh pemerintah pusat. Terkait waktu kedatangan warga Gaza, Nyanyang mengaku belum menerima informasi resmi.
“Arahannya belum ada,” singkatnya.
Ia menekankan, seluruh pihak di Kepri akan mengedepankan aspek kemanusiaan dalam menyambut kedatangan warga Gaza. “Ini bersifat kemanusiaan dan akan kita kedepankan,” katanya. (*)
Reporter : Rengga Yuliandra – Arjuna
Editor : RYAN AGUNG