Buka konten ini
JERUSALEM (BP) – Pemerintah Israel memutuskan mengambil alih kendali Gaza City. Dilansir dari channelnewsasia.com, rencana baru yang disetujui Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bersama kabinet keamanannya ini langsung memicu gelombang kritik, baik dari dalam negeri maupun dunia internasional, Jumat (8/8).
Hampir dua tahun sejak perang di Gaza pecah, Netanyahu kian terjepit. Tekanan datang untuk segera mengupayakan gencatan senjata demi menyelamatkan lebih dari dua juta warga Gaza dari ancaman kelaparan, sekaligus membebaskan sandera yang masih ditahan militan Palestina.
Dalam dokumen yang disebut sebagai strategi untuk mengalahkan Hamas, militer Israel akan mempersiapkan diri menguasai Gaza City. Di saat yang sama, bantuan kemanusiaan akan disalurkan di luar zona pertempuran.
Sebelumnya, Netanyahu menegaskan Israel memang ingin menguasai penuh Jalur Gaza, tetapi tidak berniat memerintahnya. “Kami tidak ingin memilikinya. Kami hanya ingin membentuk perimeter keamanan dan menyerahkan wilayah itu kepada kekuatan Arab yang bisa memerintah dengan baik tanpa mengancam kami,” ujarnya kepada Fox News.
Israel menguasai Gaza sejak 1967 dan menarik pasukan serta pemukimnya pada 2005.
Kantor Perdana Menteri menyebut mayoritas kabinet keamanan menyepakati lima prinsip, termasuk demiliterisasi Gaza dan pembentukan administrasi sipil alternatif yang bukan Hamas maupun Otoritas Palestina.
Kecaman dari Luar Negeri
Hamas mengecam rencana ini sebagai kejahatan perang baru. Bahkan sekutu dekat Israel, Jerman, mengambil langkah tegas. Kanselir Friedrich Merz menghentikan seluruh ekspor peralatan militer yang berpotensi digunakan di Gaza.
“Sulit memahami bagaimana rencana ini akan membantu mencapai tujuan yang sah,” ujarnya.
Tiongkok, Turki, Inggris, hingga Komisioner HAM PBB Volker Turk ikut menyuarakan penolakan. Turki mendesak rencana itu segera dihentikan dan diganti dengan gencatan senjata serta aliran bantuan tanpa hambatan.
Perpecahan di Dalam Negeri
Di Israel, kubu oposisi menilai keputusan tersebut sebagai langkah gegabah. Ketua Oposisi Yair Lapid menyebutnya bencana yang akan melahirkan bencana-bencana lain. Ia memperingatkan risiko kematian sandera, tewasnya banyak prajurit, kerugian puluhan miliar shekel, hingga isolasi diplomatik.
Forum Keluarga Sandera dan Orang Hilang menilai kebijakan itu sama dengan menelantarkan para sandera. Namun, sebagian warga mendukung. “Dengan menguasai Gaza, mereka bisa menumpas Hamas, mungkin tidak tuntas, tapi sebagian besar,” ujar Chaim Klein (26), mahasiswa yeshiva.
Ancaman Bencana Kemanusiaan
Di Gaza, warga hanya bisa bersiap menghadapi serangan darat yang lebih besar. “Kami manusia, tapi tak ada yang melihat atau mendengar kami,” keluh Maysa al-Shanti, 52, ibu enam anak.
PBB memperingatkan, ancaman kelaparan kian nyata. WHO mencatat sedikitnya 99 kematian akibat malnutrisi sepanjang tahun ini, angka yang diyakini masih di bawah kenyataan. Israel memang melonggarkan sebagian pembatasan masuknya bantuan sejak akhir Juli, tetapi rata-rata hanya 70-80 truk per hari yang berhasil masuk jauh dari kebutuhan minimal 600 truk.
Sejak ofensif dimulai, Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas melaporkan 61.258 korban tewas. Serangan Hamas pada 2023 menewaskan 1.219 orang di Israel dan menculik 251 orang, 49 di antaranya masih ditahan, termasuk 27 yang dinyatakan tewas oleh militer Israel. (***)
Reporter : GALIH ADI SAPUTRO
Editor : MOHAMMAT TAHANG