Buka konten ini

JAKARTA (BP) – Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna untuk membahas pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II 2025 yang mencapai 5,12 persen, Rabu (6/8). Dalam pertemuan itu, Prabowo meminta para menteri menjaga momentum pertumbuhan melalui percepatan investasi, kemudahan perizinan berusaha, dan peningkatan konsumsi rumah tangga.
Usai rapat, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,12 persen merupakan salah satu yang tertinggi di kawasan G20 maupun ASEAN. Peningkatan tersebut juga tercermin dari sisi ketenagakerjaan.
“Sebanyak 97,73 persen penduduk dalam angkatan kerja telah terserap. Jumlah itu setara dengan 3,59 juta orang,” jelasnya.
Menurut Airlangga, Presiden Prabowo menilai bahwa daya saing nasional menjadi aspek yang sangat penting. Karena itu, Presiden mendorong reformasi perizinan berusaha agar lebih efisien.
“Pemerintah telah menerbitkan peraturan pemerintah (PP) terkait kemudahan perizinan yang berbasis pendekatan positif. Ini perlu segera disosialisasikan kepada seluruh kelembagaan, agar sistem perizinan dalam OSS dapat berjalan optimal,” ujarnya.
Pemerintah juga menitikberatkan perhatian pada daya beli masyarakat dan konsumsi rumah tangga di semester kedua 2025. Sejumlah program unggulan disiapkan, termasuk penguatan investasi kawasan, ekspor, dan pembiayaan sektor perumahan.
“Untuk sektor perumahan, ada program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan KUR perumahan yang baru diluncurkan. Pembangunan rumah juga akan melibatkan kontraktor bertaraf UMKM,” terangnya.
Selain itu, fasilitas pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen untuk pembelian rumah hingga Rp2 miliar juga tetap dilanjutkan hingga akhir 2025. Pemerintah kini tengah menyiapkan sejumlah program strategis menyambut periode Natal dan Tahun Baru (Nataru).
BPS Yakin Data Sahih
Data pertumbuhan ekonomi RI dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Meski ada keraguan dari sebagian kalangan, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan keyakinannya terhadap validitas data tersebut.
“Kan ada standar internasionalnya,” ujarnya usai mengikuti sidang kabinet.
Dukungan juga datang dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, yang menegaskan bahwa pemerintah tetap menggunakan data dari BPS sebagai dasar perencanaan dan kebijakan. “Kami tetap mempercayai BPS,” tegasnya.
Prabowo: Hadapi Tantangan Global dengan Tenang
Dalam pengantarnya, Presiden Prabowo mengingatkan para menteri untuk menghadapi berbagai tantangan global secara tenang dan terukur.
Ia menyoroti sejumlah konflik dunia, termasuk ketidakpastian akibat tarif yang diberlakukan oleh Amerika Serikat (AS).
“Kita hadapi semua itu dengan tenang,” ucapnya.
Presiden juga mengapresiasi kinerja tim ekonomi yang berhasil menangani tantangan global dengan pendekatan yang diplomatis.
“Kita berunding, kita negosiasi. Tidak emosional, tidak terpancing,” ungkapnya. (*)
Reporter : JP GROUP
Editor : RYAN AGUNG