Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Dalam upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM), Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mengambil langkah progresif dengan mewajibkan seluruh dosen dan pejabat eselon II melanjutkan pendidikan hingga jenjang doktor (S3). Seluruh biaya pendidikan ditanggung melalui program beasiswa, sehingga peserta tidak perlu memikirkan biaya kuliah.
Kebijakan ini disampaikan langsung oleh Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud usai pertemuan dengan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Prof. Brian Yuliarto di Jakarta. Menurut Rudy, inisiatif ini merupakan bagian dari strategi pembangunan SDM jangka panjang dan sekaligus untuk peningkatan kualitas pelayanan publik di wilayah Kaltim.
Prof. Brian Yuliarto memberikan apresiasi tinggi terhadap kebijakan tersebut. “Kaltim akan menjadi provinsi pertama di Indonesia yang semua dosennya bergelar doktor. Ini sangat luar biasa,” ujar Brian dalam keterangannya pada 3 Agustus.
Sebagai guru besar ITB, Brian memastikan bahwa Kemendiktisaintek akan mendukung penuh program ini melalui kolaborasi dengan berbagai universitas unggulan, baik dalam negeri maupun luar negeri. Langkah ini juga merupakan bagian dari implementasi Program Gratispol, yang kini diperluas cakupannya.
“Dengan program ini, saya yakin Kaltim akan menjadi provinsi yang maju dan membanggakan,” lanjut Brian.
Ia juga mendorong para dosen di Kaltim untuk memanfaatkan peluang ini secara maksimal demi peningkatan kapasitas akademik mereka.
Sementara itu, Gubernur Rudy menegaskan bahwa pemerintah daerah sudah menyiapkan skema pembiayaan melalui beasiswa.
“Semua dosen di Kaltim nantinya wajib mengikuti Program S3,” ujarnya dengan optimis. Rudy percaya bahwa dengan dosen yang bergelar doktor, mutu pendidikan tinggi di Kaltim akan meningkat tajam dan mampu mencetak generasi kompetitif berskala global. (*)
Reporter : JP GROUP
Editor : PUTUT ARIYO