Buka konten ini
BANGKOK (BP) – Pemerintah Thailand memulangkan dua dari 20 tentara Kamboja yang ditahan, di tengah upaya meredam ketegangan menjelang pertemuan penting pekan depan. Dilansir dari channelnewsasia.com, pertemuan yang akan digelar di Malaysia itu akan mempertemukan menteri pertahanan dan panglima militer dari kedua negara, membahas upaya menjaga gencatan senjata di wilayah perbatasan yang masih menjadi sengketa.
Ketegangan di perbatasan Thailand-Kamboja yang telah lama membara, memuncak menjadi bentrokan bersenjata pekan lalu. Kontak senjata itu melibatkan baku tembak artileri hingga serangan udara menggunakan jet tempur menjadi pertempuran terburuk dalam lebih dari satu dekade terakhir antara dua negara Asia Tenggara tersebut.
Sedikitnya 43 orang dilaporkan tewas, sementara lebih dari 300 ribu warga mengungsi akibat konflik tersebut.
Gencatan senjata akhirnya tercapai pada Senin, setelah intervensi diplomatik dari Malaysia dan serangkaian panggilan dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Dalam pembicaraannya, Trump sempat mengancam menunda perundingan tarif dengan kedua negara hingga pertempuran benar-benar dihentikan.
Sebelum konflik, Thailand dan Kamboja dikenai tarif ekspor sebesar 36 persen untuk memasuki pasar Amerika Serikat, yang merupakan tujuan ekspor terbesar mereka. Namun, setelah negosiasi lanjutan, Gedung Putih pada Jumat mengumumkan bahwa tarif tersebut diturunkan menjadi 19 persen.
Di Bangkok, juru bicara pemerintah Thailand, Jirayu Houngsub, menjelaskan bahwa dua tentara Kamboja telah dipulangkan, sementara 18 lainnya masih menjalani proses hukum karena pelanggaran imigrasi.
“Mereka masuk ke wilayah Thailand secara ilegal dan ditahan oleh militer. Namun, para tentara tersebut diperlakukan sesuai prinsip kemanusiaan,” ujarnya kepada wartawan.
Menanggapi penahanan itu, Kementerian Pertahanan Kamboja merilis pernyataan resmi yang meminta agar seluruh prajurit mereka segera dipulangkan.
“Kamboja tengah mengupayakan diplomasi aktif untuk pembebasan para tentara, dan menyerukan pembebasan segera tanpa syarat, sesuai dengan hukum kemanusiaan internasional,” tegas juru bicara kementerian.
Awalnya, pertemuan antarpejabat pertahanan dari kedua negara direncanakan berlangsung di ibu kota Kamboja. Namun, lokasi pertemuan dipindahkan ke Malaysia setelah Thailand mengusulkan tempat netral guna menjaga objektivitas perundingan.
Komite Perbatasan Umum lembaga yang menangani koordinasi keamanan perbatasan, gencatan senjata, dan penempatan pasukan akan menggelar pertemuan pada 47 Agustus mendatang. (***)
Reporter : GALIH ADI SAPUTRO
Editor : MOHAMMAD TAHANG