Buka konten ini
Wartawan Jawa Pos
DALAM percakapan telepon yang serius tetapi penuh keakraban selama hampir 17 menit, Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump bernegosiasi mengenai kebijakan tarif di AS. Tak lama kemudian, Trump dengan bangga mengumumkan kepada dunia bahwa negaranya telah berhasil ’’menekan’’ Indonesia.
Di antaranya, Indonesia menyetujui pembelian energi senilai USD 15 miliar, produk pertanian (USD 4,5 miliar), dan 50 pesawat Boeing. Kompensasinya, AS akan menurunkan tarif produk Indonesia dari 32 persen menjadi 19 persen. Apakah Trump memang seorang negosiator yang cukup keras seperti kata Prabowo? Lalu, siapa yang menang?
Kalkulasi
Sejatinya, dalam negosiasi itu tidak ada tenggat waktu resmi yang diberikan Trump kepada Prabowo. Artinya, Indonesia bebas melunasi janjinya kapan pun.
Jika dikalkulasi, pembelian energi USD 15 miliar itu juga tidak terlalu susah dicapai. Dalam kondisi normal (business as usual) saja, impor minyak dan gas (crude oil and LNG) Indonesia dari AS tahun lalu senilai USD 2,9 miliar. Artinya, Prabowo akan bisa menyelesaikan janjinya kepada Trump dalam waktu 5 tahun saja.
AS memang bukan eksportir energi utama Indonesia. Selama ini, Indonesia lebih banyak mengimpor energi dalam bentuk produk jadi (fuel oil, refined product) dari kilang Singapura yang tahun lalu mencapai USD 11,40 miliar. Sementara dari negara Timur Tengah dan Teluk, impor energi Indonesia hanya USD 714, 7 juta. Sisanya dibeli dari Rusia yang nilainya masih sangat kecil.
Trump juga membangga-banggakan bisa memperoleh akses penuh terhadap komoditas mineral Indonesia, terutama tembaga. Padahal, sebagai penjual, Indonesia tentu bersikap ’’open access’’ terhadap pembeli dari negara mana pun.
Wajar jika Prabowo dengan senang hati mempersilakan AS membeli komoditas Indonesia. Asal harganya cocok! Asal yang dibeli sudah diolah, bukan bahan mentah!
Sebagian besar produksi tembaga Indonesia saat ini diekspor ke Tiongkok yang porsinya sekitar 50 persen dari konsumsi global. Berdasar itu, bagaimanapun, keuntungan tetap di tangan Indonesia. Prabowo hanya perlu memastikan bahwa tembaga yang dijual ke AS sesuai dengan regulasi, yakni telah melalui hilirisasi.
Terkait dengan pembelian 50 unit pesawat Boeing, Trump lagi-lagi merasa bangga. Padahal, itu sudah menjadi komitmen Indonesia sejak masa pemerintahan Joe Biden. Pada Juni 2015, manajemen Garuda Indonesia menyatakan niat membeli (intent) 30 unit Boeing dalam pameran Le Bourget Air Show. Namun, keputusan tersebut ditunda akibat terjadi insiden kecelakaan Boeing 737 MAX.
Selain itu, MoU pembelian 24 pesawat tempur Boeing F-15EX pernah ditandatangani pada 21 Agustus 2023 di St. Louis, yang disaksikan langsung oleh Prabowo saat masih menjabat menteri pertahanan. Realisasinya sedang menunggu persetujuan Senat AS. Artinya, janji Prabowo untuk membeli 50 unit pesawat Boeing memang sudah lama ada. Bukan omon-omon belaka dan bukan karena ’’diintimidasi’’ Trump.
Keuntungan Tarif
Lalu, apakah tarif 19 persen itu menguntungkan Indonesia? Secara angka, tarif yang dikenakan ke Indonesia paling rendah di antara negara-negara Asia Tenggara. Tarif Vietnam juga rendah, hanya 20 persen. Namun, angka itu untuk produk yang origin (asli). Sementara untuk produk transhipment, tarifnya 40 persen. Kebijakan itu diterapkan AS untuk membendung produk Tiongkok yang biasanya diberi sedikit olahan lokal, lalu diekspor melalui Vietnam untuk menghindari tarif tinggi AS.
Produk yang tidak lolos rules of origin (RoO) akan dikenai tarif 40 persen oleh AS. Hal itu tentu sangat merugikan Vietnam karena harus bersaing dengan produk sejenis dari Indonesia yang hanya dikenai tarif 19 persen di pasar AS.
Di sisi lain, dengan tarif 0 persen untuk produk AS yang dijual di Indonesia, konsumen akan diuntungkan. Produk AS, terutama di segmen premium, akan bisa bersaing dengan produk Tiongkok. Contoh, laptop atau gadget merek AS bisa jadi nanti sedikit lebih murah daripada produk Tiongkok.
Jadi, siapa yang dikadalin? (*)