Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Salah satu imbalan penurunan tarif, seperti disebut juga oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, setidaknya 50 unit Boeing akan diborong Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menyebut pembelian itu diperlukan untuk membesarkan Garuda Indonesia.
”Ya, memang kita kan perlu untuk membesarkan Garuda. Garuda adalah kebanggaan kita,” kata Prabowo.
Karena itu, bagi Prabowo syarat yang diajukan Trump tidak menjadi masalah. “Karena kita butuh, mereka ingin jual, pesawat Boeing juga cukup bagus,” ungkapnya.
Meski demikian, tambah Prabowo, Indonesia tidak akan meninggalkan Airbus. Yang jelas, setelah Trump mengumumkan bahwa Indonesia akan membo-rong pesawat Boeing, saham perusahaan itu naik. Meski demikian, pabrikan tersebut mendapat sorotan setelah Boeing 787 Air India mengalami kecelakaan yang hanya membuat satu dari ratusan penumpang selamat.
Dilansir dari AFP, Kamis (17/7), saat dilakukan investigasi, ditemukan fitur pengunci pada sakelar kontrol bahan bakar di pesawat tersebut bermasalah. Sebab, diketahui bahwa posisi sakelar itu berubah dari posisi “run” ke posisi “cut off” sesaat setelah lepas landas.
Setelah ada pengumuman soal temuan tim investigasi Air India, banyak negara juga melakukan pengecekan pada pesawat yang dimiliki. Salah satunya Singapura.
Manufaktur Padat Karya
Analis kebijakan ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani menilai, berbagai komoditas unggulan dengan tujuan ekspor ke AS dan Uni Eropa adalah sektor manufaktur yang padat karya. Seiring turunnya tarif yang dikenakan AS ke Indonesia, dari 32 persen menjadi 19 persen, empat sektor yang bakal paling terdampak.
“Pertama, tekstil dan produk tekstil (TPT), di mana pasar ekspor ke Amerika sangat besar dan mempunyai rasio sekitar 61 persen. Kedua adalah alas kaki dan furnitur. Ketiga, mainan anak dan barang rumah tangga. Dan keempat, sektor makanan, produk kulit, dan barang kerajinan,” ujarnya di Jakarta, Kamis (17/7).
Menteri Perindustrian (Men-perin) Agus Gumiwang Karta-sasmita juga menyebut, kese-pakatan tersebut juga bakal meningkatkan daya saing produk manufaktur Indonesia di pasar ekspor, terutama di pasar Amerika. Dalam skema rantai produksi, saat ini rasio output sektor manufaktur Indonesia untuk tujuan pasar ekspor dan domestik adalah 20:80.
Artinya, sebesar 20 persen output produk manufaktur Indonesia ditujukan untuk pasar ekspor. Sisanya, 80 persen mengisi permintaan di pasar domestik.
Ganggu Struktur Industri RI
Negoisasi dagang Indonesia dan Amerika Serikat (AS) sementara memunculkan beberapa keputusan. Selain penurunan tarif impor untuk produk RI, AS menuntut bea ekspor nol persen
Hal itu pun menuai polemik. Beberapa pengusaha merasa bahwa keputusan tersebut menciptakan ketergantungan baru bagi ekonomi Indonesia.
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur Adik Dwi Putranto melihat adanya ancaman serius bagi keberlangsungan industri nasional. Menurut dia, RI berhasil menjaga tren surplus perdagangan dengan AS satu dekade terakhir. Puncaknya pada 2024 sebesar 16,84 miliar dolar AS (USD). Keunggulan itu justru kini berubah menjadi titik lemah ketika Presiden AS Donald Trump kembali ke tampuk kekuasaan.
”AS melihat surplus kita sebagai ketidakadilan. Padahal itu hasil kerja keras pelaku usaha dan pemerintah dalam membangun daya saing ekspor. Namun kini, keberhasilan itu dihukum dengan tarif dan tekanan,’’ ucapnya di Surabaya, Kamis (17/7).
Yakni tarif 19 persen diberlakukan untuk ekspor Indonesia ke AS. Sedangkan, barang AS yang dikirim ke Indonesia diberi nol persen. Ditambah komitmen pembelian hingga USD19,5 miliar dari sektor energi, USD4,5 miliar untuk sektor pertanian, dan sekitar 50 pesawat Boeing dan aviasi dengan nilai lebih dari USD19,5 miliar. ”Ini bukan hanya angka. Ini beban,” ujar Adik.
Dengan akses bebas bea untuk produk Amerika, beberapa produk yang kini bebas masuk meliputi bahan bakar mineral sebesar USD1,63 miliar, kedelai senilai USD1,26 miliar, mesin sebesar USD1,21 miliar, dan bahan kimia sekitar USD0,91 miliar.
Dampak jangka pendek sudah jelas, lanjut dia, penerimaan negara dari bea masuk turun drastis. Dalam jangka panjang, struktur industri nasional bisa terganggu. ”Kalau negara butuh tambahan dana, siapa yang menanggung? Ya masyarakat, lewat kenaikan pajak,” kata Adik.
Dari sisi perdagangan, neraca bisa berbalik dari surplus menjadi defisit. Dengan beban pembelian sebesar USD19,5 miliar dari AS dan tidak adanya tarif terhadap produk mereka, tekanan terhadap ekspor Indonesia semakin besar.
”Bayangkan, kita ekspor dengan tarif 19 persen, tapi mereka masuk tanpa bea. Itu tidak adil,” tambah Adik.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jatim Eddy Widjanarko menambahkan bahwa memang ada pro kontra terhadap kesepakatan AS dan Indonesia. Untuk eksportir, beberapa pengusaha merasa bahwa tarif 19 persen sangat berat. Namun, faktor paling vital adalah bagaimana posisi Indonesia dalam mempertahankan daya saing dengan rival lain.
”Untuk produk padat karya seperti alas kaki dan garmen, yang menjadi perhatian adalah bagaimana tarif Indonesia dibandingkan negara lain. Misalnya, Vietnam yang katanya dapat 20 persen. Kalau benar seperti itu, ya seharusnya kinerja Indonesia tak terganggu,” ujarnya.
Soal pembebasan bea ekspor, dia merasa bahwa efeknya tak sebesar yang diperkirakan. Sebab, saat ini industri Indonesia tidak terlalu tergantung dengan bahan baku dari AS. ”Memang, pada akhirnya pemerintah harus tetap waspada bagaimana tarif Indonesia dalam ranking dengan negara lainnya. Selain Vietnam, negara seperti Thailand, Bangladesh, Pakistan, dan India,” pungkasnya. (*)
Reporter : JP GROUP
Editor : RYAN AGUNG