Buka konten ini
KEPALA BP Batam, Amsakar Achmad, mengu-ngkapkan rencana besar untuk menata ulang tata kelola lahan di Batam. Salah satu langkah utamanya adalah mengakhiri praktik lama yang membuka celah jual beli lahan secara tidak transparan di balik layar birokrasi.
Langkah ini disampaikan Amsakar dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (9/7). Saat ini pihaknya tengah menyusun aturan baru yang mewajibkan setiap pengajuan lahan disertai Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) serta posisi keuangan investor yang jelas.
“Cara-cara kerja lama yang memungkinkan adanya praktik jual beli lahan di balik layar, mudah-mudahan bisa kita eliminasi di era kepemimpinan kami,” ujarnya.
Untuk mendukung transparansi, BP Batam juga tengah menyelesaikan pengembangan aplikasi Land Management System (LMS) bekerja sama dengan Universitas Indonesia (UI). Sistem ini akan mencatat seluruh status lahan secara digital, termasuk siapa pemegang hak, masa berlaku pembayaran Uang Wajib Tahunan (UWT), dan potensi lahan terlantar.
“Melalui LMS ini, nanti akan terlihat jelas berapa banyak lahan yang telah dimanfaatkan, berapa tahun masa pembayaran UWT-nya, mana yang terlantar, dan mana yang bisa didistribusikan,” kata Amsakar.
Sistem ini akan menjadi tulang punggung tata kelola lahan ke depan. Selain untuk akuntabilitas internal, LMS juga memperkecil ruang manipulasi informasi yang selama ini kerap terjadi dalam proses alokasi lahan.
Dalam waktu dekat, BP Batam juga akan menerbitkan Peraturan Kepala (Perka) yang mengatur standar dan mekanisme seleksi investor. Salah satu klausul pentingnya adalah investor wajib menunjukkan kekuatan finansial sebelum diberikan hak atas lahan.
“Setiap yang berinvestasi harus memiliki dana setara 24 kali nilai UWT-nya. Kalau nilai UWT-nya Rp20 miliar, maka rekening investornya harus sehat dengan saldo setidaknya Rp480 miliar selama setahun terakhir,” ujarnya.
Amsakar meyakini langkah ini akan menyaring investor spekulatif yang hanya mengincar lahan tanpa rencana bisnis yang jelas. Praktik seperti itu, menurutnya, telah terlalu lama membebani citra Batam sebagai kawasan investasi.
Amsakar juga menyinggung tantangan eksternal. Ia mengakui bahwa kawasan ekonomi khusus (SEZ) di Singapura dan Johor Bahru, Malaysia, merupakan pesaing nyata bagi Batam. Meski begitu, ia tetap optimistis Batam memiliki daya saing selama mampu memberikan jaminan kemudahan dan kepastian berinvestasi.
“Kami tidak melihat ini sebagai ancaman selama kita bisa menjamin kemudahan dan kepastian investasi. Kunci utamanya ada pada dua hal itu,” ujarnya.
Ia pun menyadari, transformasi ini bukan hal instan. Banyak regulasi yang harus disesuaikan dan pihak-pihak yang perlu diyakinkan. Namun ia percaya arah perubahan yang diambil sudah tepat dan perlu dijaga konsistensinya.
“Kalau dibandingkan dalam konteks Indonesia, Batam baik-baik saja. Tapi kalau dibandingkan secara global, gerak kita ini boleh dibilang masih seperti semut. Maka kita perlu lompatan,” kata Amsakar.
Bakal Tata Ulang Pengelolaan Bandara
Tak hanya soal lahan, Amsakar juga memberi sinyal kuat bahwa pengelolaan Bandara Internasional Hang Nadim akan ditata ulang. Ia menyinggung berbagai transformasi yang tengah digalakkan BP Batam, termasuk tata kelola aset strategis seperti lahan, pelabuhan laut, dan bandara.
“Transformasi ini termasuk soal tata kelola bandara. Bandara ini sudah masuk tahun keempat masa transisinya, dari BUBU (Badan Usaha Bandar Udara) menjadi BIB (Bandara Internasional Batam),” ujarnya di hadapan anggota dewan.
Menurutnya, sejak awal ada rencana kerja sama dengan tiga konsorsium besar: Incheon dari Korea Selatan, Angkasa Pura, dan Wijaya Karya. Namun dalam praktiknya, realisasi proyek tersebut tidak berjalan sesuai rencana.
“Konon ceritanya, Incheon ada di dalamnya, Angkasa Pura juga ada, begitu pula Wijaya Karya. Tapi praktiknya hari ini? Singkatnya, kami tidak ingin mempersoalkan masa lalu. Lebih baik kita bicarakan masa depan. Soal bandara ini lebih baik kita tata ulang,” tegasnya.
Meski belum menjelaskan detail bentuk penataan ulang, pernyataan itu menjadi sinyal penting bahwa arah pengelolaan Bandara Hang Nadim akan berubah. Evaluasi besar tampaknya sedang dilakukan terhadap proyek modernisasi bandara berbasis kerja sama internasional tersebut.
Tak hanya bandara, BP Batam juga tengah bersiap mengambil alih pengelolaan pelabuhan laut yang sebelumnya dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Menurut Amsakar, skema kerja sama yang mengharuskan mitra mencari pendanaan dari berbagai sumber, termasuk dana reksa, dinilai kurang efisien.
“Setelah kami pelajari, kenapa tidak BP Batam saja yang kelola langsung? Itu juga akan kami ambil alih. Saat ini sedang dalam tahap pembahasan MoU dan PKS-nya,” kata Amsakar.
Transformasi lain yang tak kalah penting adalah dalam sistem perizinan. Ia menilai perlu adanya penyederhanaan dan perbaikan tata kelola agar lebih efisien dan mendukung iklim investasi.
Seluruh langkah ini merupakan bagian dari strategi besar Amsakar Achmad dan wakilnya, Li Claudia Chandra, dalam memperkuat peran BP Batam sebagai institusi yang tidak hanya memfasilitasi investasi, tetapi juga mengelola langsung aset-aset vital secara profesional dan transparan. (***)
Reporter : Arjuna
Editor : RYAN AGUNG