Buka konten ini
WASHINGTON (BP) – Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, bersikukuh menolak kedaulatan penuh Palestina. Hal itu diungkapkan Netanyahu setelah dijamu Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dalam sebuah makan malam kenegaraan di Ruang Biru Gedung Putih, Selasa (8/7).
Netanyahu menyatakan, Israel akan tetap mempertahankan kontrol keamanan atas Jalur Gaza. “Orang-orang mungkin mengatakan itu bukan negara yang lengkap. Kita tidak peduli,” katanya seperti dilansir Associated Press.
Meski begitu, Netanyahu sedikit melunak dengan menyebut bahwa Palestina bisa memiliki kewenangan untuk memerintah sendiri asalkan tidak mengancam Israel.
Netanyahu merujuk pada serangan kelompok militan Hamas pada 7 Oktober 2023 sebagai alasan pembentukan negara Palestina tanpa jaminan.
Hingga kini, masih ada 49 sandera yang ditahan Hamas di Gaza, termasuk 27 orang yang diduga telah tewas. Di sisi lain, Israel terus melanjutkan operasi militer. Militer Israel melaporkan lima tentaranya tewas dan dua luka parah dalam pertempuran di Gaza utara kemarin.
Sementara itu, Trump tetap mendorong diakhirinya perang antara Israel dan Hamas yang telah berlangsung di Jalur Gaza selama 22 bulan terakhir. Trump juga mengungkapkan keyakinannya bahwa kelompok Hamas bersedia menghentikan konflik.
“Presiden (Trump) menginginkan Hamas segera menyetujui proposal gencatan senjata yang telah didukung Israel,” kata juru bicara Gedung Putih Karoline Leavitt kepada AFP.
Perundingan Juga Berlangsung di Doha
Pertemuan Trump dan Netanyahu berlangsung saat Israel dan Hamas menjalani hari kedua perundingan tidak langsung di Doha, Qatar. Menurut sumber dari Palestina yang terlibat dalam perundingan di Doha, proposal Amerika mencakup gencatan senjata selama 60 hari.
Selama masa itu, Hamas diminta membebaskan 10 sandera yang masih hidup serta menyerahkan beberapa jenazah, sebagai imbalan atas pembebasan tahanan Palestina oleh Israel. Hamas juga menuntut jaminan bahwa Israel tidak akan melanjutkan serangan selama masa negosiasi, serta mengembalikan sistem distribusi bantuan yang dipimpin PBB. (*)
Reporter : JP GROUP
Editor : GALIH ADI SAPUTRO