Buka konten ini
TANJUNGPINANG (BP) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau kembali menggelar rapat paripurna, Selasa (8/7). Agenda utamanya penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepri Tahun 2025–2029.
Dalam rapat itu, sejumlah catatan penting mencuat. Salah satunya datang dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menyoroti kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dianggap belum maksimal dalam memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kami mendorong BUMD agar bisa memberikan kontribusi yang nyata terhadap PAD. Begitu pula dengan organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki laboratorium, semestinya bisa didorong untuk memberi sumbangsih serupa,” kata M. Taufik, anggota Fraksi PKS.
Lebih lanjut, Fraksi PKS juga mengusulkan agar Pemerintah Provinsi membentuk tim perumus strategi optimalisasi pendapatan. Tim ini, menurut Taufik, sebaiknya terdiri atas unsur pakar, akademisi, dan perwakilan OPD, yang bertugas memetakan potensi pendapatan yang belum tergarap secara maksimal.
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, yang turut hadir dalam rapat tersebut, tak menampik kelemahan kinerja BUMD. Ia menyebut persoalan ini sebagai pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan pemerintah.
“Nanti kita benahi, ya. Terus terang saja, BUMD yang ada ini sebagian besar adalah warisan masa lalu. Modal awalnya cukup besar, tapi dulu juga sempat jadi beban. Sekarang, minimal sudah tidak lagi berutang,” ujar Gubernur Ansar.
Untuk memperkuat posisi BUMD di masa depan, Pemprov Kepri saat ini tengah menyusun rencana pembentukan BUMD sektor energi—khususnya di bidang minyak dan gas. Ansar menyebut rencana itu akan memanfaatkan potensi lahan yang dimiliki pemerintah di wilayah Kabupaten Anambas.
“Kita akan dorong pembentukan BUMD Energi. Tapi tidak bisa hanya bergantung pada Participating Interest (PI) karena prosesnya panjang. Kita minta BUMD bisa membangun komunikasi aktif dengan pelaku eksplorasi migas. Di Anambas, kita punya cadangan gas yang bisa dikerjasamakan,” terang Gubernur Ansar.
Meski demikian, Ansar belum bisa memastikan seberapa besar potensi PAD yang bisa diraup dari rencana tersebut.
“Semua tergantung pada rencana kerja masing-masing perusahaan migas, dan tentu saja, pada hasil survei lapangan mereka,” pungkasnya. (***)
Reporter : MOHAMAD ISMAIL
Editor : GALIH ADI SAPUTRO