Buka konten ini
BANGKOK (BP) – Krisis politik kembali menghantam Thailand. Selasa (1/7), Mahkamah Konstitusi menangguhkan Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra dari jabatannya. Keputusan itu menyusul diterimanya petisi dari 36 senator yang menuduh Paetongtarn melanggar standar etika negara.
Sumber tuduhan berasal dari percakapan telepon yang bocor antara Paetongtarn dan mantan Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen. Dalam percakapan yang memicu kegaduhan publik itu, keduanya membahas sengketa perbatasan dua negara. Dalam satu bagiannya, Paetongtarn menyebut sebagian unsur militer Thailand sebagai “lawan politik”. Ucapan itulah yang memperkeruh hubungan dalam koalisi pemerintahan, bahkan membuat satu partai menarik dukungan.
Meski Kepala Pertahanan Thailand membantah adanya kemungkinan kudeta militer, para analis menilai sinyal itu belum sepenuhnya padam. Thailand punya sejarah panjang dengan kudeta13 kali berhasil sejak berakhirnya monarki absolut pada 1932, dan terakhir pada 2014.
“Banyak warga Thailand enggan melihat kudeta kembali terjadi. Tapi tentu saja, kemungkinan itu tidak bisa dihapuskan,” ujar Kevin Hewison, Guru Besar Emeritus Kajian Asia di University of North Carolina, seperti dilansir channelnewsasia.com.
Menurut Hewison, militer memang telah menjadi bagian dari kekuatan yang menggoyang stabilitas pemerintahan Paetongtarn. ”Itu juga yang ia sampaikan kepada Hun Sen,” kata dia.
Bayang-Bayang Kudeta
Thitinan Pongsudhirak, profesor ilmu politik dan hubungan internasional dari Universitas Chulalongkorn, menyebut bahwa potensi kudeta belum sepenuhnya hilang. “Ini menyedihkan dan melelahkan, tapi selama 20 tahun terakhir, Thailand berkali-kali mengalami perubahan rezim melalui intervensi militer atau yudisialsering kali dimulai dengan unjuk rasa di jalanan,” katanya.
Setelah kudeta terakhir satu dekade lalu, ekonomi Thailand merosot dan dihujani kritik internasional. Itu sebabnya, kata Thitinan, militer kali ini mungkin lebih hati-hati. Tapi bila krisis berkepanjangan, pemerintahan mandek, dan jalan keluar tak kunjung ditemukan, maka tekanan agar militer turun tangan bisa kembali muncul.
“Bisa melalui pembubaran partai oleh pengadilan, bisa juga langsung kudeta. Polanya sudah terbentuk,” ucapnya. Hewison menambahkan bahwa reshuffle kabinet yang dilakukan pada hari yang sama dengan penangguhan Paetongtarn menyisakan posisi Menteri Pertahanan yang kosong. Militer bisa saja memanfaatkan ruang ini. Dengan sejarah panjang seperti ini, kemungkinan kudeta tak bisa diabaikan.
Situasi ini mengingatkan pada peristiwa 2006 dan 2014, ketika militer menggulingkan ayah dan bibi PaetongtarnThaksin dan Yingluck Shinawatra.
Tokoh lama oposisi dan taipan media, Sondhi Limthongkul, kembali muncul di barisan demonstran akhir pekan lalu. Dalam orasinya, ia menyatakan tidak keberatan jika militer bertindak, meski menegaskan bahwa militer tidak seharusnya memerintah lagi.
Meski demikian, Jay Harriman, penasihat politik dan bisnis di Bangkok, menilai kudeta masih berpeluang kecil. “Militer kemungkinan besar akan menunggu dari belakang layar, membiarkan pengadilan dan parlemen menyelesaikan krisis ini,” ujarnya. Baru jika semuanya gagal dan kebuntuan tidak terpecahkan, mereka akan turun tangan.
Ekonomi Tertekan, Negosiasi dengan AS Menggantung
Krisis politik datang pada saat yang tidak menguntungkan secara ekonomi. Thailand dijadwalkan membuka negosiasi tarif dengan Amerika Serikat pada Kamis mendatang, setelah Washington menjatuhkan tarif impor 36 persen terhadap produk Thailand pada April. Tarif itu merupakan bagian dari paket kebijakan dagang besar AS, yang dijadwalkan kembali ke angka dasar 10 persen hingga tenggat waktu 9 Juli.
“Thailand selalu bertahan. Kami negara dengan jumlah kudeta terbanyak di Asia dan ketiga terbanyak di dunia, tapi kami terus melangkah,” ujar Harriman. (***)
Reporter : JP GROUP
Editor : GALIH ADI SAPUTRO