Buka konten ini
BATAM (BP) – PT PLN Batam menggelar diskusi publik bertajuk “Sinergi dan Kolaborasi dalam Mendukung Keberlangsungan Energi” pada Senin (30/6), di Kantor Korporat PLN Batam. Forum ini digelar sebagai respons atas kebijakan penyesuaian tarif tenaga listrik (tariff adjustment) yang diberlakukan pemerintah bagi pelanggan rumah tangga mampu dan sangat mampu dengan daya 3.500 VA ke atas (golongan R2 dan R3), serta pelanggan dari kelompok instansi pemerintah (P1, P2, dan P3).
Diskusi dihadiri perwakilan pelanggan rumah tangga dari berbagai kawasan di Batam, jajaran direksi dan komisaris PLN Batam, serta sejumlah pejabat nasional dan daerah. Hadir secara daring dan langsung antara lain Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman P. Hutajulu, perwakilan dari PT PLN (Persero), pejabat ESDM Provinsi Kepulauan Riau, Kepala Ombudsman Provinsi Kepri, anggota DPRD Kota Batam, dan pejabat Bapenda.
Dalam sambutannya, Jisman menekankan pentingnya kebijakan penyesuaian tarif sebagai upaya menjaga keberlanjutan pasokan listrik di tengah tantangan operasional. Ia menjelaskan, PLN Batam beroperasi secara mandiri tanpa subsidi ataupun kompensasi dari negara. Karena itu, beban biaya pokok penyediaan listrik ditanggung langsung oleh perusahaan.
“Pemerintah menerapkan penyesuaian tarif ini secara selektif dan penuh kehati-hatian. Sasaran utamanya adalah pelanggan rumah tangga mampu serta instansi pemerintah, termasuk pelanggan khusus dalam skema Kerja Sama Operasi (KSO) untuk suplai listrik ke Pulau Bintan,” jelas Jisman.
Ia juga menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan penyedia layanan dan konsumen demi menciptakan margin yang sehat tanpa mengorbankan keandalan pasokan listrik.
Optimisme senada disampaikan Direktur Utama PLN Batam, Kwin Fo. Ia mengatakan bahwa penyesuaian tarif hanya berdampak pada 7,49 persen dari total pelanggan, dengan rata-rata kenaikan hanya 1,43 persen dari tarif sebelumnya.
“Penyesuaian ini bukan untuk membebani, melainkan untuk menjaga keberlangsungan layanan listrik yang efisien dan berkualitas. Kami berharap masyarakat memahami urgensi kebijakan ini,” katanya.
Sementara itu, Kepala Ombudsman Kepri Lagat P. Siadari menyampaikan apresiasi atas langkah PLN Batam yang dinilai berani dan terbuka. Ia menyebut kebijakan penyesuaian tarif sebagai langkah realistis di tengah tekanan ekonomi yang semakin dinamis.
“Ini soal tanggung jawab bersama. PLN Batam tak bisa bekerja sendiri. Kami memahami tantangan yang dihadapi, dan diskusi seperti ini harus terus didorong agar kebijakan berjalan transparan dan tepat sasaran,” ujar Lagat.
PLN Batam berharap kegiatan ini menjadi awal dari kolaborasi lebih luas. Kwin Fo menutup forum dengan ajakan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk membangun sistem kelistrikan yang tangguh melalui kerja sama lintas sektor.
“Diskusi hari ini bukan sekadar seremoni. Ini adalah manifestasi semangat untuk saling memahami dan memperkuat kolaborasi. Tanpa sinergi, tak mungkin ada keberlanjutan energi,” tegasnya. (*)
Reporter : GALIH ADI SAPUTRO
Editor : PUTUT ARIYO TEJO