Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SMA/SMK di Provinsi Kepulauan Riau tahun ajaran 2025/2026 telah rampung dan diumumkan, Sabtu (28/6).
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, Andi Agung, menegaskan bahwa hasil seleksi tersebut sudah melalui rapat pleno bersama berbagai pemangku kepentingan dan dilaksanakan sesuai petunjuk teknis (juknis) dari Kementerian Pendidikan.
“Semua sudah diplenokan. Mulai dari Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP), perwakilan Kementerian Pendidikan, Inspektorat, hingga Ombudsman dan Iswarda (Inspektorat Wilayah Daerah) turut mengawasi langsung di lapangan,” kata Andi Agung kepada Batam Pos, Minggu (29/6).
Ia menjelaskan, dari sekitar 29 ribu siswa yang mendaftar di seluruh Kepri—baik yang diterima maupun tidak—seluruh proses dilakukan sesuai mekanisme dan regulasi yang berlaku. Meski demikian, Andi mengakui dinamika tetap terjadi di lapangan, mulai dari kekurangan dokumen hingga kendala administratif lainnya.
“Banyak juga ditemukan orang tua atau murid yang secara administrasi belum memenuhi syarat, misalnya Kartu Keluarga (KK) yang terbit kurang dari satu tahun. Ada pula yang tidak mendaftar karena kurang informasi. Tapi semuanya sudah kami data dan kami minimalisir permasalahannya,” ujarnya.
Kondisi khusus terjadi di Kota Batam. Andi menyebut minat masuk SMK di kota ini sangat tinggi, bahkan melebihi kapasitas yang tersedia. Sebaliknya, sejumlah SMA justru masih memiliki daya tampung tersisa.
“Di Batam, tren sekarang anak-anak lebih memilih SMK. Padahal jumlah sekolahnya hampir sama—SMA ada 9, SMK ada 11. Tapi peminat SMK jauh lebih banyak,” kata Andi.
Beberapa SMA yang sudah penuh dan tidak bisa menerima siswa tambahan karena Data Pokok Pendidikan (Dapodik) telah dikunci adalah SMAN 1, 3, 5, 8, dan 16. Namun, sekolah lain seperti SMAN 4, 24, 29, 20, dan 26 masih memiliki kuota, bahkan sebagian masih kekurangan hingga 80 siswa.
SMK Kekurangan Kuota
Permasalahan lebih mencolok justru terjadi di jenjang SMK. Beberapa SMK seperti SMKN 1, 4, 5, 6, dan 7 sudah penuh. Sementara, SMKN 2, 3, 8, 9, 10, dan 11 masih belum terpenuhi daya tampungnya.
“SMKN 1 memang paling diminati dan saat ini sudah melebihi kapasitas. Kami arahkan pendaftar ke SMK yang masih memiliki kuota, seperti SMKN 8 dan 11,” ujarnya.
Sebagai solusi jangka pendek, Disdik Kepri berencana mengonversi salah satu SMA di Batuaji menjadi SMK untuk menampung lonjakan peminat.
“Kita siapkan guru-guru dan sarana praktik. Sementara, praktik jurusan dititipkan di SMK 1 dan SMK 5. Namanya sekolah baru, tentu akan bertahap penyesuaiannya,” jelas Andi.
Ia menambahkan, ada dua alasan utama siswa tidak diterima: tidak lolos seleksi berdasarkan nilai/zona, dan dokumen tak lengkap seperti KK belum berusia setahun. Meski begitu, Disdik menegaskan bahwa semua anak harus tetap sekolah.
“Kalau Ruang Daya Tampung (RDT) di sekolah favorit sudah penuh, tak bisa dipaksakan. Tapi masih ada alternatif lain yang bisa menampung,” tegasnya.
Disdik mengimbau orang tua agar tidak memaksakan anak ke sekolah tertentu yang sudah penuh. Masih banyak SMA dan SMK lain di Batam yang terbuka untuk pendaftaran.
Masih Berharap Anak Bisa Sekolah Negeri
Hasil Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (SPMB) tingkat SMA dan SMK negeri di Batam resmi diumumkan Sabtu (28/6). Namun, tidak semua merasakan euforia. Ribuan siswa tidak lolos karena keterbatasan daya tampung. Keresahan pun melanda orang tua, yang masih berharap anaknya bisa masuk sekolah negeri.
“Saya sudah cek, nama anak saya tidak muncul di pengumuman SMAN 5. Rasanya sedih sekali, padahal rumah kami sangat dekat dari sekolah,” ujar Marsel, warga Kavling Lama, Sagulung.
Hal serupa dirasakan Endang, warga Marina, yang kecewa anaknya gagal masuk SMKN 5. Ia menilai sistem seleksi tahun ini terlalu ketat.
“Kalau bisa pemerintah beri kebijakan tambahan kuota. Kasihan anak-anak yang semangat belajar tapi terhambat sistem,” katanya.
Sekolah negeri masih menjadi pilihan utama, terutama bagi keluarga menengah ke bawah. Biaya lebih terjangkau dibanding sekolah swasta. Namun, terbatasnya kuota membuat banyak orang tua harus gigit jari.
Kepala Disdik Kepri Cabang Batam, Kasdianto, mengakui masih banyak siswa belum terakomodasi. “Kuota tetap mengacu pada juknis. Kami paham keresahan masyarakat, tapi keputusan penambahan kuota ada di provinsi,” katanya.
Sejumlah sekolah favorit seperti SMAN 1, 3, 5, 8, serta SMKN 1 dan 5 mencatat jumlah pendaftar dua kali lipat dari kuota. Akibatnya, banyak siswa dengan nilai tinggi dan lokasi dekat tetap tidak lolos.
Sekolah Swasta Siap Tampung Siswa
Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Batam menyatakan siap menampung siswa yang tidak diterima di sekolah negeri. Wakil Ketua BMPS Batam, Jogie Suaduon, menyebut sekolah swasta memiliki peran strategis dalam mendukung sistem pendidikan di Batam.
“Dengan sinergi antara pemerintah dan swasta, semua siswa bisa mendapatkan akses pendidikan yang layak,” ujarnya, Minggu (29/6).
Menurutnya, sekolah swasta bukan hanya siap dari sisi ruang dan guru, tetapi juga berkomitmen menyediakan pendidikan berkualitas. Ia menekankan pentingnya keterbukaan informasi, seperti daya tampung, biaya, dan kualitas sekolah.
BMPS juga mendorong pemerintah memberikan dukungan nyata bagi sekolah swasta, mulai dari pelatihan guru, bantuan fasilitas, hingga subsidi untuk siswa dari keluarga kurang mampu. “Dengan dukungan tersebut, masyarakat akan semakin yakin menyekolahkan anak di swasta,” katanya.
Ia juga membantah persepsi bahwa sekolah swasta mahal. Banyak sekolah swasta kini menyediakan beasiswa atau subsidi silang.
“Kami siap menampung siswa yang belum mendapat sekolah negeri. Tapi koordinasi antara BMPS dan Disdik perlu diperkuat agar distribusi siswa adil dan tepat sasaran,” pungkas Jogie. (***)
Reporter : Rengga Yuliandra Eusebius Sara
Editor : RYAN AGUNG