BRICS dan Jalan Baru Indonesia

Dunia tengah memasuki fase perubahan yang sangat cepat. Fragmentasi geopolitik dan geoekonomi, yang dipicu langkah-langkah unilateral Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump, telah meninggalkan jejak panjang dalam struktur global. Perang dagang, proteksionisme tarif, dan kebijakan decoupling telah mendorong dunia bergeser dari tatanan internasional berbasis multilateralisme terbuka menuju rivalitas blok-blok kekuatan baru.

Perkembangan geopolitik dan geo-ekonomi itu dibahas secara mendalam di Shanghai Forum yang digelar Fudan University pada 25–27 April 2025 di Shanghai, Tiongkok. Forum tersebut menghadirkan berbagai tokoh pemerintahan, pakar ekonomi-politik, pakar science dan teknologi, serta pelaku dunia usaha di tingkat global.

Dalam forum tersebut, mantan Deputy Assistant Secretary of State AS Rick Waters mencoba secara optimistis dan diplomatis meyakinkan Tiongkok bahwa proses bisnis akan terus berjalan. Namun, Tiongkok mencoba menyiapkan langkah-langkah progresif untuk memitigasi dampak perang dagang AS-China 2.0 yang akan jauh lebih menyulitkan.

Dalam lanskap global yang makin multipolar itu, Tiongkok berinisiatif merevitalisasi peran BRICS (Brazil, Russia, India, China, South Africa) dengan menawarkan perspektif alternatif yang patut diperhatikan. Dalam laporan strategis berjudul From Kazan to Rio: China’s Approach to Promoting a BRICS Committed to Peace, Innovation, Green Development, Justice, and Closer People-to-People Exchanges, sejumlah stakeholders penting di Tiongkok me-ngusulkan agar BRICS bertransformasi dari forum negara berkembang menjadi platform global yang berkomitmen pada lima prinsip utama. Yaitu, perdamaian, inovasi, pembangunan hijau, keadilan global, dan pertukaran antarbangsa.

Pilihan Strategis
Bagi Indonesia, di tengah situasi global yang terfragmentasi ini, keputusan untuk bergabung dengan BRICS Plus mencerminkan pilihan strategis yang relevan. Meski Indonesia perlu lebih cermat dalam melangkah mengingat BRICS bukan sekadar forum ekonomi, tetapi akan terus berkembang menjadi platform ekonomi-politik. Bahkan, jika AS terus mendorong pola pendekatan unilateralnya, Tiongkok bisa mengapitalisasi BRICS sebagai ruang bagi negara-negara Global South untuk memperjuangkan representasi yang lebih adil dalam sistem global yang selama ini dipandang bias terhadap kepentingan negara-negara besar Barat. Dalam konteks ini, kolaborasi dengan Tiongkok dan anggota BRICS lainnya tidak hanya membuka peluang ekonomi baru, tetapi juga memperkuat posisi strategis Indonesia dalam arsitektur global yang tengah dibentuk ulang.

Tiongkok, dalam usahanya mendorong agenda BRICS, tidak mengedepankan konfrontasi, tetapi mengajukan tawaran kerja sama yang berbasis pada mutual respect, non-interference, dan pembangunan bersama. Pendekatan itu sejalan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bercorak bebas aktif, menjaga kemerdekaan dalam menentukan sikap, sambil tetap aktif membangun tatanan dunia yang damai, adil, dan sejahtera. Kendati demikian, komitmen Tiongkok itu juga penting untuk diuji konsistensinya, terutama terkait dengan isu-isu teritorial Laut China Selatan serta kepentingan ekonomi-bisnis agar benar-benar menghadirkan kesejahteraan untuk semua (welfare for all).

Namun, peluang kolaborasi Indonesia dengan Tiongkok secara bilateral, termasuk melalui kerja sama multilateral BRICS, menjadi makin nyata. Di bidang inovasi teknologi dan ekonomi digital, Indonesia dapat memanfaatkan ekosistem yang dibangun BRICS untuk mempercepat transformasi ekonomi domestik. Program pengembangan infrastruktur digital, smart cities, dan transfer teknologi berbasis artificial intelligence dapat memperkuat keta-hanan Indonesia di era ekonomi berbasis pengetahuan.

Pada bidang pembangunan hijau, sinergi dalam transisi energi, pengembangan kendaraan listrik, serta kerja sama dalam pembiayaan hijau akan menjadi fondasi penting menuju Indonesia Net Zero Emissions 2060. Tiong-kok, dengan pengalamannya dalam mengembangkan energi terbarukan secara masif, dapat menjadi mitra strategis dalam perjalanan itu.

Di sisi lain, dalam bidang teknologi AI, digital technology untuk peningkatan tata kelola pemerintahan, payment system untuk sirkulasi ekonomi yang lebih kuat, teknologi robotic, electric vehicle dan lainnya bisa mendorong kualitas pendidikan, peningkatan ekonomi, serta inovasi antara Indonesia dan negara-negara Global South lainnya.

Namun, tentu saja, peluang itu harus dimanfaatkan dengan prinsip kehati-hatian strategis. Indonesia juga perlu mengantisipasi arah kepemimpinan Presiden Trump yang manuver-manuver kebijakan ekonomi-politiknya cenderung tidak mudah diprediksi (unpredictable).

Berpegang pada Prinsip
Indonesia harus mencermati setiap potensi perubahan geopolitik dan egoekonomi secara bijak. Namun, kritik terhadap kebijakan bukan berarti kehilangan rasa hormat terhadap peran historis suatu negara. Justru dalam penghormatan itu, Indonesia dapat menegaskan sikapnya untuk tetap berpegang pada prinsip konsistensi, keterbukaan, dan kerja sama internasional berkeadilan.

Dalam jangka panjang, melalui transfer pengetahuan dan teknologi dari negara-negara mitra, Indonesia harus meningkatkan kemandirian dalam mengambil keputusan nasional, menghindari jebakan ketergantungan, dan tetap berpegang pada prinsip resiprositas dalam semua bentuk kerja sama. Di tengah dinamika rivalitas kekuatan-kekuatan besar, diplomasi keseimbangan harus tetap menjadi jalan utama Indonesia.

Sebagaimana pada era Konferensi Asia Afrika 1955, Indonesia hari ini juga perlu kembali memainkan peran sebagai ’’jembatan dunia’’ yang menghubungkan kutub-kutub kekuatan global, memperjuangkan keadilan, dan menjadi contoh negara berkembang yang mandiri, bermartabat, dan berdaya saing. (*)