Buka konten ini
BATAM (BP) – Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 200 Sekolah Rakyat (SR) pada tahun 2025. Sebagai langkah awal, pemerintah akan meresmikan 53 SR yang mengusung konsep pendidikan berasrama untuk jenjang SD, SMP, hingga SMA.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM), Muhaimin Iskandar, mengatakan, pembangunan Sekolah Rakyat akan mulai dilakukan pada tahun ajaran 2025–2026. Pada periode tersebut, sekolah-sekolah ini diharapkan sudah bisa menerima siswa dari jenjang dasar hingga menengah atas.
”Anggaran tergantung perkembangan, tergantung kebutuhan masing-masing lokasi. Rata-rata sekitar Rp100 miliar per sekolah,” katanya.
Rencana ini mendapat sambutan positif dari berbagai daerah, termasuk Batam. Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, menyatakan bahwa pihaknya siap mendukung penuh program nasional tersebut.
”Kami masih menunggu Peraturan Menteri Sosial yang akan menjadi landasan kebijakan, yang akan diikuti dengan regulasi turunannya,” ujarnya, Selasa (8/4).
Meski begitu, ia menegaskan bahwa tidak ada hambatan berarti di Batam untuk mempersiapkan fasilitas pendidikan yang dibutuhkan. Menurutnya, Batam bahkan telah memiliki rencana pengembangan kawasan Rempang–Galang yang digadang-gadang menjadi salah satu lokasi Sekolah Rakyat. Wilayah tersebut dinilai strategis untuk membangun fasilitas pendidikan terpadu.
”Kami sedang berproses untuk mempersiapkan fasilitas pendidikan yang sesuai dengan standar Sekolah Rakyat. Jadi saya minta juga agar DED-nya (Detail Engineering Design) untuk pembangunan SD dan SMP di Tanjungbanon segera diselesaikan,” kata Amsakar.
Pemanfaatan bangunan yang sudah ada juga menjadi salah satu opsi efisien untuk mempercepat realisasi sekolah-sekolah baru. Apabila sekolah yang ada di Tanjungbanon memenuhi syarat Sekolah Rakyat, maka gedung tersebut bisa langsung digunakan.
Dengan pendekatan tersebut, Batam berupaya menjadi salah satu daerah percontohan dalam pelaksanaan program Sekolah Rakyat. Selain efisiensi, kesiapan infrastruktur menjadi faktor utama keberhasilan program ini.
Program Sekolah Rakyat sendiri dirancang untuk memberikan akses pendidikan berkualitas kepada masyarakat kurang mampu, dengan sistem pendidikan terpadu dan berasrama.
Sekolah Rakyat Bakal Dibangun di Dompak
Sementara itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri merencanakan akan membangun Sekolah Rakyat di kawasan Dompak, Kota Tanjungpinang. Sekolah rakyat tersebut nantinya bakal dibawah naungan Dinas Sosial (Dinsos).
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kepri, Andi Agung, mengatakan bahwa persiapan pembangunan sekolah rakyat tersebut belum dilakukan. Kendati demikian, sekolah untuk warga kurang mampu itu akan diwacanakan dibangun di Dompak.
”(Persiapan) Sekolah Rakyat memang belum. Pembangunan mungkin di Dompak, diinisiasi oleh Dinas Sosial. Tapi pembelajaran di kita (Disdik),” kata Andi Agung, Selasa (8/4).
Selain itu, kata Agung, Pemprov Kepri akan mencoba membuka sekolah rakyat dengan bangunan yang baru. Pihaknya juga belum memiliki rencana untuk merenovasi gedung sekolah untuk dijadikan Sekolah Rakyat.
”Secara yang kita harapkan ada sekolah yang kita rehab, menjadi Sekolah Rakyat itu memang belum ada. Kita akan mencoba membangun (bangunan) yang baru,” tambahnya.
Andi Agung juga masih enggan menjelaskan terkait persiapan lain, seperti luas lahan hingga kuota Sekolah Rakyat tersebut. ”Masih tahapan Zoom. Kalau jadi (dibangun) pasti kita informasikan,” pungkasnya. (*)
Reporter : ARJUNA – MOHAMAD ISMAIL
Editor : RYAN AGUNG