Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Gabungan Industri Alat Mobil dan Motor (GIAMM) turut menanggapi kebijakan tarif impor atau resiprokal sebesar 32 persen yang diberlakukan Amerika Serikat (AS) terhadap produk Indonesia. Mereka khawatir kebijakan ini memengaruhi industri komponen otomotif nasional.
Bahkan, GIAMM menilai perlu adanya langkah strategis pemerintah untuk mengatasi hal ini. Terlebih, ekspor komponen otomotif Indonesia ke AS menempati posisi kedua terbesar setelah Jepang.
“Ini tentu berdampak besar bagi industri kita, karena sebelumnya tarif masuk ke AS relatif kecil. Sementara produk Amerika yang masuk ke Indonesia dikenakan tarif yang jauh lebih tinggi,” kata Sekjen GIAMM, Rachmat Basuki kepada wartawan, dikutip Senin (7/4).
GIAMM mengusulkan pendekatan timbal balik atau reciprocal tariff sebagai solusi jangka pendek yang lebih adil. Tandanya Indonesia harus menyesuaikan tarif tinggi yang dikenakan AS.
“Tarif dibalas tarif. Tapi juga jangan lupa opsi lain seperti menurunkan tarif untuk produk AS agar terjadi keseimbangan,” ujar Basuki.
Selain itu, GIAMM juga menyoroti potensi banyaknya produk komponen otomotif dari Tiongkok ke pasar Tanah Air akibat kebijakan dagang Amerika pada Tiongkok. Produk-produk murah dari Tiongkok ini, terutama untuk kebutuhan after market, dikhawatirkan akan memperlemah daya saing produk lokal.
Sebagai solusi, GIAMM mendorong penerapan hambatan non-tarif seperti kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk melindungi industri nasional dari serbuan barang impor yang tak kompetitif secara kualitas dan harga.
“Meski ada tantangan, kami tetap optimis. Pasar Amerika masih terbuka. Selama tarif yang dikenakan terhadap Tiongkok tidak lebih rendah dari kita, produsen dalam negeri masih punya peluang untuk bersaing,” ungkap dia.
Selain itu, GIAMM mengajak pemerintah untuk terus memperkuat diplomasi dagang dengan negara-negara mitra untuk memastikan industri nasional mendapatkan perlindungan yang memadai dan tetap tumbuh serta berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia. (*)
Reporter : JP GROUP
Editor : GALIH ADI SAPUTRO