Buka konten ini
SURABAYA (BP) – Banyak kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada pelaku usaha. Hal itu berdampak tingkat kepercayaan pengusaha kepada pemerintah saat ini terus menurun.
Ketua Umum Kadin Jawa Timur Adik Dwi Putranto mengatakan, pengusaha kini sering merasakan rumitnya regulasi rezim pemerintahan yang baru. Hal tersebut membuat iklim usaha di Indonesia, termasuk Jatim, kurang kondusif. “Kebijakan yang dikeluarkan justru sering membuat pelaku usaha dan masyarakat susah,” tuturnya.
Adik mencontohkan, aturan pembatasan kendaraan angkutan saat Idulfitri 2025 dengan durasi yang cukup lama. Kebijakan tersebut membawa dampak besar dan kompleks. Bukan hanya perusahaan jasa angkutan barang tapi, pemilik barang pun harus dibuat pusing karena operasional terganggu.
“Harusnya pemerintah melakukan kajian dulu sebelum ditetapkan. Melakukan diskusi dengan berbagai pihak, mulai dari pelaku usaha terkait hingga akademisi agar aturan yang dibuat bisa mengayomi dan diterima oleh semua pihak. Tidak seperti saat ini,” jelasnya.
Selain itu, Kadin Jatim berharap pemerintah bisa maksimal menjaga inflasi dan daya beli. Menurut Adik, saat ini daya beli masyarakat cenderung turun. Hal itu tercermin dari terjadinya deflasi pada Januari dan Februari. “Padahal, Februari itu momen mendekati Ramadan. Biasanya inflasi cukup tinggi. Artinya, daya beli masyarakat sedang terganggu,’’ terang Adik. (*)
Reporter : JP GROUP
Editor : GALIH ADI SAPUTRO