Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Pemerintah Indonesia tak mau terlibat dalam perang dagang Amerika Serikat (AS)-Tiongkok. Kendati dirugikan dengan kebijakan tarif resiprokal yang baru diumumkan Presiden AS Donald Trump, Indonesia tak akan membalasnya. Pemerintah memilih jalan diplomasi dan negosiasi yang menguntungkan semua pihak.
Hal itu ditegaskan oleh Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam rapat koordinasi terbatas lanjutan terkait kebijakan tarif resiprokal AS yang digelar secara virtual, Minggu (6/4). Airlangga menyebut, pendekatan diplomasi dan negosiasi dipilih dengan mempertimbangkan kepentingan jangka panjang hubungan perdagangan bilateral, serta untuk menjaga iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional.
”Kita dikenakan waktu yang sangat singkat, yaitu 9 April, diminta untuk merespons. Indonesia menyiapkan rencana aksi dengan memperhatikan beberapa hal, termasuk impor dan investasi dari Amerika Serikat,” ujar Airlangga.
Sebagaimana diberitakan, tarif resiprokal AS akan berlaku mulai 9 April 2025. Terdapat beberapa produk yang dikecualikan dari tarif imbal balik itu. Antara lain, barang yang dilindungi 50 USC 1702 (b) seperti produk medis dan kemanusiaan. Lalu, produk yang telah dikenakan tarif berdasarkan Section 232. Yakni, baja, aluminium, mobil dan suku cadang mobil, produk strategis yaitu tembaga, semikonduktor, produk kayu, farmasi, bullion (logam mulia), serta energi dan mineral tertentu yang tidak tersedia di AS.
Di sisi lain, pemerintah juga mencermati potensi dampak kebijakan tarif terhadap sejumlah sektor industri padat karya berorientasi ekspor. Misalnya, industri apparel dan alas kaki. Sektor-sektor tersebut dinilai rentan terhadap fluktuasi pasar global. Karena itu, pemerintah berkomitmen untuk terus memberikan dukungan melalui berbagai insentif untuk menjaga daya saing dan keberlangsungan usaha.
Pemerintah juga akan terus berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait, termasuk asosiasi pelaku usaha. Tujuannya untuk memastikan suara industri dalam negeri turut menjadi bagian dari proses perumusan kebijakan.
Kajian dan perhitungan terus dilakukan secara mendalam terhadap implikasi fiskal. Evaluasi dilakukan untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil tetap sejalan dengan prinsip kehati-hatian fiskal serta menjaga stabilitas APBN dalam jangka menengah maupun panjang.
”Karena ini masih dinamis dan perlu working group untuk terus bekerja. Bapak Presiden minta kita bersurat sebelum 9 April 2025. Namun, teknisnya, tim terus bekerja,” ungkap Airlangga.
Hari ini (7/4) pemerintah mengundang asosiasi pelaku usaha untuk menghimpun masukan terkait kebijakan tarif Trump itu. ”Seluruh industri diundang untuk mendapatkan masukan terkait dengan ekspor mereka dan hal-hal yang perlu kita jaga, terutama sektor padat karya,” ujar Airlangga.
Sementara itu, pada Minggu (6/4) malam, Presiden Prabowo Subianto terbang ke Kuala Lumpur dan bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya, mengatakan setelah pertemuan itu, Prabowo langsung pulang. ”Akan langsung kembali ke Jakarta malam ini juga,” ujarnya.
Teddy mengatakan bahwa kunjungan tersebut hanya silaturahmi Idulfitri. Prabowo, lanjutnya, sangat menghormati Anwar Ibrahim sebagai seorang pemimpin senior di ASEAN yang mempunyai pengalaman panjang. ”Beliau lebih dulu menjadi perdana menteri, secara usia juga lebih senior, dan beliau adalah sahabat lama Pak Presiden,” imbuhnya.
Namun, Teddy tidak menjelaskan, apakah pertemuan itu membahas isu-isu strategis seperti dampak kebijakan tarif Trump. Namun, sebelumnya, PM Malaysia Anwar Ibrahim telah melakukan percakapan via telepon dengan sejumlah pemimpin negara ASEAN. Ada lima pemimpin ASEAN yang terlibat perbincangan tersebut, salah satunya Prabowo. Sedangkan tiga lainnya adalah Sultan Brunei Darusalam Sultan Hassanal Bolkiah, Presiden Filipina Bongbong Marcos, dan PM Singapura Lawrence Wong.
Di lain pihak, pengamat ekonomi Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, memandang gejolak yang ditimbulkan akibat tarif Trump akan berdampak secara global, termasuk untuk Indonesia. Syafruffin menyebut, Indonesia harus cermat membaca peta politik domestik AS. Sebab, arah kebijakan luar negeri Trump sangat dipengaruhi oleh dinamika politik domestik dan tekanan masyarakat sipil.
”Kebijakan balasan seperti tarif resiprokal bisa dijadikan alat negosiasi, namun Indonesia sebaiknya tetap mengedepankan kerja sama yang adil dan berkelanjutan,” katanya.
Dengan memahami keresahan publik AS, Indonesia dapat menggarap peluang diplomatik baru untuk membangun kemitraan ekonomi yang tidak hanya menguntungkan elite, tetapi juga menyentuh kepentingan rakyat kedua negara. Apalagi, saat ini muncul gerakan boikot terhadap produk AS.
Syafruddin menilai, aksi boikot itu bukan sekadar gerakan simbolik. Hal itu adalah sinyal bahwa ekonomi dunia sedang bergeser ke arah yang lebih politis dan berbasis nilai. Karena itu, Indonesia tidak boleh pasif. Di tengah perubahan itu, sikap antisipatif dan kepemimpinan strategis sangat diperlukan.
”Kita bisa memilih menjadi penonton dari pertarungan raksasa dunia, atau justru menjadi pemain cerdas yang memanfaatkan momen untuk memperluas pengaruh dan kepentingan nasional,” imbuh Syafruddin.
Pengusaha Minta Pemerintah Lindungi Industri Dalam Negeri
Para pengusaha dan kalangan buruh meminta pemerintah melakukan langkah konkret untuk merespons tarif resiprokal yang ditetapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Sebab, jika pemerintah lamban, banyak sektor usaha yang bakal terkena imbas. Ujung-ujungnya, angka pemutusan hubungan kerja (PHK) bisa meningkat lagi.
Gabungan Pengusaha Elektronik (Gabel) meminta pemerintah segera mengeluarkan berbagai kebijakan non-tariff measure (NTM) atau non-tariff barrier (NTB). Kebijakan itu, misalnya, revisi Permendag No 8 Tahun 2024, pemberlakuan pelabuhan entry point, dan memperluas kewajiban tingkat komponen dalam nege-ri (TKDN).
”Kebijakan-kebijakan itu sebagai bentuk risk management yang sangat urgent untuk dapat mengamankan pasar dalam negeri. Kebijakan-kebijakan itu juga yang selama ini sudah kami minta dan untuk segera dilaksanakan,” ujar Sekretaris Jenderal Gabel Daniel Suhardiman.
Menurut Daniel, Indonesia adalah pasar yang sangat besar dan potensial menjadi sasaran ekspor bagi negara-negara yang produksinya terdampak tarif impor baru AS tersebut. Karena itu, Gabel meminta pemerintah melindungi industri dalam negeri agar pasar domestik tidak dibanjiri barang-barang impor. Pemerintah juga diminta melindungi produsen dalam negeri yang melakukan ekspor ke AS.
”Gabel meminta agar kebijakan TKDN tetap dipertahankan dan tidak dilonggarkan guna merespons kenaikan bea masuk impor AS. Kebijakan TKDN ini terbukti ampuh meningkatkan demand produk manufaktur dalam negeri, terutama dari belanja pemerintah,” ungkapnya.
Dia menekankan, kebijakan TKDN telah memberi jaminan kepastian investasi dan menarik investasi baru ke Indonesia. ”Banyak tenaga kerja Indonesia bekerja pada industri yang produknya dibeli setiap tahun oleh pemerintah karena kebijakan TKDN ini. Pelonggaran kebijakan TKDN akan berakibat hilangnya lapangan kerja dan berkurangnya jaminan investasi di Indonesia,” imbuhnya.
Di pihak lain, Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (Gapmmi) menyampaikan keprihatinan atas langkah Trump. Ketua Umum Gapmmi Adhi Lukman menyatakan bahwa selama ini Indonesia dan Amerika telah menjalin kerja sama perdagangan yang saling menguntungkan dan melengkapi.
Dia mengakui AS merupakan pasar ekspor prioritas untuk beberapa produk unggulan makanan dan minuman dari Indonesia. Misalnya, produk kopi, kelapa, kakao, minyak sawit, lemak nabati, produk perikanan dan turunannya. Di sisi lain, industri makanan dan minuman Indonesia mengimpor berbagai bahan baku industri dari Amerika, beberapa di antaranya gandum, kedelai, dan susu.
Adhi menambahkan, hubungan perdagangan ini mendukung pertumbuhan ekonomi kedua negara. Karena itu, menjaga stabilitas dan kelancaran hubungan perdagangan antara Indonesia dan Amerika adalah hal yang sangat penting bagi kedua negara.
Gapmmi mengidentifikasi beberapa dampak utama dari tarif ini, termasuk di antaranya kenaikan biaya produksi. ”Kenaikan tarif impor akan meningkatkan biaya produksi industri nasional yang menggunakan bahan baku dari Amerika, mengurangi daya saing produk Indonesia di pasar internasional, serta meningkatkan harga jual produk di Indonesia,” bebernya.
Selanjutnya, sambung Adhi, adalah penurunan ekspor. Tarif yang tinggi dinilai dapat menyebabkan penurunan volume ekspor produk makanan dan minuman Indonesia ke Amerika serta negara tujuan ekspor lainnya, yang berdampak negatif pada kinerja dan pertumbuhan industri nasional.
Terakhir adalah dampak pada pekerja. Penurunan ekspor dapat mengancam lapangan kerja di sektor makanan dan minuman di Indonesia, di saat situasi ekonomi yang sedang lesu.
”Gapmmi mendesak pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah strategis, di antaranya negosiasi diplomatik, analisis dampak menyeluruh dan dukungan kebijakan pada pengusaha dalam negeri, stabilitas nilai tukar rupiah, serta penguatan industri nasional,” urainya.
Pada bagian lain, elemen buruh khawatir kebijakan perang tarif Trump berdampak serius ke industri di tanah air. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan, jika tidak diantisipasi dengan baik, perang tarif itu bisa berujung gelombang PHK lanjutan di Indonesia. Seperti diketahui, beberapa waktu lalu, tepatnya pada saat bulan puasa, sejumlah perusahaan melakukan PHK. Catatan Litbang KSPI, sebanyak 60 ribu buruh telah mengalami PHK di lebih dari 50 perusahaan sepanjang Januari hingga Maret 2025. ”Kini gelombang kedua PHK mulai terlihat,” katanya.
Said menuturkan, di tingkat perusahaan, beberapa serikat pekerja sudah diajak berunding oleh pihak manajemen mengenai rencana PHK. Namun, belum ada kejelasan soal jumlah buruh yang akan terkena dampak, waktu pelaksanaannya, maupun pemenuhan hak-hak mere-ka. Perundingan masih dalam tahap awal.
Said juga menuturkan, sebelum Lebaran mereka menemukan fakta di lapangan bahwa sejumlah perusahaan berada dalam kondisi goyah. Perusahaan itu sedang mencari format untuk menghindari PHK.
”Namun, dengan diberlakukannya kebijakan tarif impor dari Amerika Serikat, perusahaan-perusahaan tersebut diprediksi akan terjerembap lebih dalam,” jelasnya.
Ironisnya, kata Said, hingga saat ini belum ada langkah konkret dari pemerintah untuk mengantisipasi dampak kebijakan tarif AS itu. Dia mengamati sampai sekarang tidak ada kepastian atau strategi nasional yang disiapkan untuk mencegah pengurangan produksi, penutupan perusahaan, atau PHK massal.
KSPI mencatat bahwa industri-industri yang paling rentan dihantam gelombang kedua PHK meliputi industri tekstil, garmen, sepatu, elektronik, serta makanan dan minuman yang berorientasi ekspor ke Amerika. Serta di sektor industri minyak sawit, perkebunan karet, dan pertambangan.
”Dalam kalkulasi sementara Litbang KSPI dan Partai Buruh, diperkirakan akan ada tambahan 50 ribu buruh yang ter-PHK dalam tiga bulan pasca diberlakukannya tarif baru tersebut,” kata Said. (*)
Reporter : JP GROUP
Editor : RYAN AGUNG