Pemimpin Krisis Empati dan Polarisasi Destruktif

Belum tuntas polemik makan bergizi gratis (MBG), IndonesiaGelap, dan KaburAjaDulu, pengesahan RUU TNI dalam rapat paripurna DPR (20/3) menambah rentetan kekisruhan di era kepemimpinan Prabowo-Gibran. Peristiwa itu menuai gelombang kritik masyarakat. Sementara elite tampak keras hati dengan tetap melanggengkan legitimasi militer di ranah sipil.

Situasi itu –ketika suara rakyat diabaikan, pengkritik dianggap lawan, diskursus politik dilemahkan, dan pemerintahan yang berjalan seolah memakai ’’kacamata kuda’’– mengindikasikan kecenderungan polarisasi kelompok pada setiap kebijakan di lingkaran pemerintahan Prabowo-Gibran.

Polarisasi Kelompok
Serge Moscovici, ilmuwan psikologi sosial asal Prancis, mengingatkan bahwa diskusi kelompok (in-group) yang abai terhadap persepsi kelompok luar bisa mengarah pada ekstremisasi sikap, baik ke arah lebih berisiko maupun lebih konservatif. Itulah yang disebut polarisasi kelompok.

Pertanyaannya, apakah polarisasi kelompok dalam kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran mengarah konservatif atau berisiko? Pengesahan RUU TNI yang memberikan lebih banyak akses bagi militer pada jabatan sipil menghadirkan kecemasan bagi rakyat tentang sikap konservatif pemerintah terhadap kekuasaan di satu sisi. Sementara pada sisi lain rakyat menanggung risiko berada pada status subordinat hingga hilangnya supremasi sipil.

Apalagi, pemerintahan saat ini, baik di level eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, dinilai sangat kohesif sehingga diskursus dan kritik hampir pasti tidak berasal dari elite karena absennya kelompok oposisi untuk menjaga stabilitas demokrasi. Kondisi seperti itu membentuk echo chamber (ruang gema) sehingga memperkuat pandangan yang sudah ada sebagai kebenaran absolut dan mengabaikan suara-suara kritis masyarakat.

Polarisasi membuat pemerintah cenderung mendengar lebih banyak argumen yang mendukung dan memercayai pandangan serta keyakinan mereka sembari mengabaikan informasi yang bertentangan. Seiring dengan waktu, orang-orang yang bertakhta hanya berinteraksi dalam lingkaran tertutup dan mengembangkan opini yang makin ekstrem lantaran kurangnya paparan terhadap pandangan yang beragam. Proses itulah yang menggerus empati pemerintah pada rakyatnya.

Krisis Empati
Sikap pemerintah yang agresif dan konfrontatif terhadap rakyat ketika merespons polemik kebijakan dalam negeri menegaskan betapa krisis empati itu terjadi. Padahal, dalam banyak penelitian, sikap empati para pemimpin untuk berusaha memahami dan berbagi perasaan, membayangkan perspektif rakyat, dan menanggapi dengan penuh perhatian memainkan peran krusial untuk mencegah fragmentasi sosial, de-eskalasi konflik vertikal, serta menjaga harmonisasi.

Istana membutuhkan modal empati untuk mengurangi bias dan memperluas perspektif dalam merumuskan kebijakan serta membuka ruang-ruang diskursus yang permeable dari luar pemerintahan.

Doris Kearns Goodwin, penulis buku Team of Rivals: The Political Genius of Abraham Lincoln, menceritakan urgensi sikap empati pemimpin. Empati layaknya senjata tanpa peluru. Karakteristik personal itu menjadikan Lincoln mampu melakukan de-eskalasi pada setiap konflik yang dihadapi pada masa pemerintahannya. Termasuk peran empati dalam menghapus perbudakan dan mengatasi perang saudara di Amerika. Keterampilan empati Lincoln membuatnya tidak terjebak pada polarisasi kelompok yang destruktif.

Selain itu, polarisasi kelompok yang bersifat destruktif bisa ditekan dengan menjaga objektivitas dan daya nalar kritis dari seluruh elemen perguruan tinggi. Perguruan tinggi harus tetap menjadi arena penyemaian candradimuka serta mengedepankan empati untuk memutus kesenjangan di menara gading berdasar keadilan dan kesetaraan, bukan semata kebutuhan industrial. Dengan demikian, perguruan tinggi bisa mengambil peran esensial sebagai moderator untuk memutus efek echo chamber di lingkaran pemerintahan. (*)

Oleh:
MUHAMMAD FATH MASHURI
Dosen Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang