Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Aliansi Dosen ASN Kemendiktisaintek Seluruh Indonesia (ADAKSI) kembali menuntut pemerintah segera membayarkan tunjangan kinerja (tukin). Untuk itu, ratusan anggota mereka akan menggelar demonstrasi di depan Istana Negara, Jakarta, pagi ini (3/2).
Ketua ADAKSI Anggun Gunawan mengungkapkan, ada sekitar 300 dosen yang akan ikut aksi ini. Mereka berasal dari berbagai wilayah di Indonesia.
”Tuntutan kami sama, yak-ni pencairan tukin yang sejak 2020 tidak dibayarkan pemerintah kepada dosen Kemendiktisaintek,” ujarnya ketika dihubungi, Sabtu (1/2).
Jumlah dosen yang tak dibayarkan tukinnya selama empat tahun ini cukup banyak. Anggun memperkirakan sekitar 80 ribu dosen. Tak heran ketika Kemendiktisaintek mengklaim tengah mengajukan anggaran Rp2,5 triliun untuk pembayaran tukin dosen, ADAKSI pun bereaksi.
Angka tersebut terlampau kecil untuk bisa melunasi hak-hak para dosen yang tak dibayarkan bertahun-tahun. Paling hanya bisa meng-cover sepertiga dari seluruh dosen yang belum dibayar tukinnya. ”Untuk pembayaran tahun 2025 saja membutuhkan Rp8 triliunan,” ungkapnya.
Tapi, pihaknya menghargai itu sebagai sinyal positif. Mes-ki sejatinya hingga kini ADAKSI belum pernah diundang pihak kementerian terkait untuk berdiskusi mengenai masalah ini. Termasuk bagaimana upaya penyelesaiannya.
Sebelumnya, Sekjen Kemendiktisaintek Togar M. Simatupang telah menyampaikan bahwa tukin 2020 sampai 2024 memang tidak bisa dicairkan. Sebab, kementerian terdahulu atau Kemendikbudristek tidak mengajukan alokasi anggaran tukin tersebut kepada Kementerian Keuangan.
Sementara itu, saat terjadi perubahan nomenklatur, proses pengajuan pun sudah ditu-tup. ”Memang tidak dibuat anggarannya oleh kementerian yang lalu. Karena itu, tidak ada yang bisa dicairkan dan sudah tutup buku,” paparnya.
Tapi, Anggun menilai pernyataan Togar itu sebagai bentuk tidak adanya komitmen dan kesungguhan kementerian memperjuangkan tukin. Padahal, lanjut dia, Kemendiktisaintek memiliki anggaran Rp57 triliun. Tapi, sayangnya, Kemendiktisaintek dirasa tidak mau memberikan alokasi untuk tukin dosen dari anggaran tersebut. ”Jadi, pernyataan tukin dosen sebagai quick win Presiden Prabowo seperti hanya lips service,” sambungnya. (*)
Reporter : JP GROUP
Editor : GALIH ADI SAPUTRO