Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Anggota Komisi VII DPR RI, Hendry Munief, mendorong kepala daerah di Provinsi Riau memaksimalkan Forum DPR RI Dapil Riau sebagai sarana strategis memperjuangkan pembangunan daerah melalui dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Hendry menilai forum tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan legislatif di tingkat pusat, khususnya dalam mengawal kepentingan daerah melalui kebijakan anggaran nasional.
“Manfaatkan anggota DPR RI sebagai perpanjangan tangan kepala daerah ke pemerintah pusat, karena DPR RI memiliki peran strategis dalam pengelolaan dan pengawasan APBN,” kata Hendry dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Ia menegaskan, anggota DPR RI dapat berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, terutama dalam mendorong alokasi anggaran pusat yang berpihak pada kebutuhan pembangunan daerah.
Peluncuran Forum DPR RI Dapil Riau tersebut turut dihadiri Pelaksana Tugas Gubernur Riau SF Hariyanto, Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahril Abdi, jajaran pejabat Pemerintah Provinsi Riau, serta 12 kepala daerah atau perwakilan kabupaten/kota se-Riau.
Dalam kesempatan itu, SF Hariyanto menyoroti semakin terbatasnya kapasitas fiskal daerah, terutama pascapenerapan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD).
“Sejumlah indikator pembangunan Riau masih di atas rata-rata nasional. Namun tantangan fiskal cukup berat. Bahkan, selama saya menjadi pegawai, kondisi anggaran saat ini yang paling rendah,” ujarnya.
Ia berharap dukungan konkret anggota DPR RI dapat membantu percepatan pembangunan di Riau melalui peningkatan alokasi anggaran pusat.
Senada, Ketua DPRD Riau Kaderismanto menekankan pentingnya perhatian terhadap transfer ke daerah (TKD) yang menjadi salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan. “Melalui forum ini, kami berharap dapat membantu pemerintah daerah menjaga dan memperkuat kondisi fiskal daerah,” katanya.
Forum DPR RI Dapil Riau diharapkan menjadi wadah efektif untuk menyelaraskan program pembangunan pusat dan daerah, sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor guna mempercepat pembangunan di Provinsi Riau. (*)
Laporan : JP GROUP
Editor : MUHAMMAD NUR