Buka konten ini
BEIJING (BP) – Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un memulai pertemuan tingkat tinggi di Pyongyang, Senin (8/6). Pertemuan tersebut menjadi sorotan internasional, terutama terkait kemungkinan pembahasan program nuklir Korea Utara yang belakangan tidak lagi mendapat kritik terbuka dari Beijing.
Xi melakukan kunjungan kenegaraan selama dua hari ke Korea Utara hingga Selasa (9/6). Ini merupakan kunjungan pertamanya ke Pyongyang sejak 2019. Pertemuan tersebut juga diharapkan menegaskan kembali komitmen kedua negara untuk mempererat kerja sama strategis, menyusul kesepakatan penguatan hubungan bilateral yang dicapai dalam KTT di Beijing pada September 2025.
Sorotan terhadap isu nuklir menguat setelah pertemuan Xi dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Beijing pada pertengahan Mei lalu. Gedung Putih menyatakan kedua pemimpin sepakat mengenai tujuan bersama untuk mendorong denuklirisasi Korea Utara. Namun, pemerintah Tiongkok tidak secara spesifik menyinggung isu tersebut dalam pernyataan resminya.
Menanggapi spekulasi bahwa Beijing diam-diam menerima status Korea Utara sebagai negara pemilik senjata nuklir, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lin Jian menegaskan kebijakan negaranya di Semenanjung Korea tetap mengedepankan kesinambungan dan stabilitas kawasan.
Pertemuan Xi dan Kim berlangsung setelah Xi bertemu Trump serta Presiden Rusia Vladimir Putin di Beijing pada Mei lalu.
Di sisi lain, Korea Utara memberi sinyal bahwa isu nuklir kemungkinan tidak menjadi agenda utama pertemuan tersebut. Pada Minggu (7/6), media pemerintah Korea Utara mengutip pernyataan Kim Yo Jong, adik Kim Jong Un sekaligus pejabat senior partai berkuasa, yang menyebut pernyataan Trump dan Xi mengenai denuklirisasi Korea Utara sebagai informasi palsu.
Pernyataan itu dinilai mengindikasikan Pyongyang tidak berniat membahas program nuklirnya dalam pertemuan puncak kali ini.
Profesor Universitas Prefektur Niigata, Mitsuhiro Mimura, menilai Trump kemungkinan meminta Xi berperan sebagai perantara dalam upaya menggelar kembali pertemuan tingkat tinggi antara Amerika Serikat dan Korea Utara tanpa menjadikan denuklirisasi sebagai prasyarat utama.
Menurut Mimura, meskipun Tiongkok tetap berpegang pada tujuan jangka panjang untuk menghilangkan senjata nuklir dari Semenanjung Korea, Beijing cenderung membiarkan Washington dan Pyongyang menyelesaikan persoalan tersebut secara langsung.
Dalam artikel yang diterbitkan Senin (8/6) di Rodong Sinmun, surat kabar resmi Partai Buruh Korea, Xi menegaskan bahwa Tiongkok dan Korea Utara harus bersama-sama menentang hegemonisme dan politik kekuasaan. Ia juga mengajak Pyongyang menolak berbagai upaya yang dapat menghidupkan kembali militerisme dan mengganggu stabilitas kawasan.
Pernyataan tersebut dinilai sebagai sindiran terhadap Amerika Serikat dan Jepang. Dalam beberapa waktu terakhir, Beijing semakin vokal mengkritik kebijakan pertahanan Tokyo di bawah Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi. Ketegangan meningkat setelah Takaichi menyatakan serangan Tiongkok terhadap Taiwan dapat dikategorikan sebagai situasi yang mengancam. (*)
Reporter : JP GROUP
Editor : GUSTIA BENNY