Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Presiden Prabowo Subianto merombak jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN). Dadan Hindayana resmi diberhentikan dari jabatan Kepala BGN dan digantikan oleh Nanik Sudaryati Deyang mulai 2 Juni 2026.
Pengumuman pergantian tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi yang juga Juru Bicara Presiden dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/6) malam.
“Pada hari ini, Selasa tanggal 2 Juni 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional,” ujar Prasetyo.
Pergantian itu terbilang mendadak. Pasalnya, pada Selasa pagi Dadan masih menjalankan tugasnya sebagai Kepala BGN dengan mendampingi Presiden Prabowo meninjau operasional dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Palmerah, Jakarta Barat. Setelah itu, keduanya juga meninjau pelaksanaan MBG di SMPN 111 Jakarta.
Dadan merupakan akademisi dan ahli serangga dari Institut Pertanian Bogor (IPB). Ia diangkat sebagai Kepala BGN berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 94B Tahun 2024 dan dilantik oleh Presiden ke-7 Joko Widodo pada 19 Agustus 2024.
Saat pemerintahan berganti, Dadan tetap dipercaya memimpin BGN dan mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, salah satu program prioritas Presiden Prabowo. Program tersebut mulai berjalan pada 6 Januari 2025 dengan sasaran siswa sekolah, balita, serta ibu hamil dan menyusui.
Prasetyo menjelaskan, keputusan pergantian pimpinan BGN diambil setelah Presiden melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program MBG selama hampir satu setengah tahun.
Menurut dia, terdapat sejumlah catatan yang menjadi bahan pertimbangan Presiden, mulai dari kedisiplinan dalam menjalankan prosedur operasional standar (SOP), tata kelola organisasi, hingga pengawasan kualitas makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat.
“Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan dalam menjaga kualitas makanan yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional,” kata Prasetyo.
Saat ditanya apakah pergantian tersebut berkaitan dengan persoalan anggaran, Prasetyo belum memberikan penjelasan rinci. Ia hanya menyebut seluruh aspek masih dalam proses audit internal.
“Semua sedang dalam proses audit internal. Itu bagian dari monitoring dan evaluasi yang terus-menerus dilakukan agar Badan Gizi Nasional dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.
Selain mengganti Dadan, Presiden juga mencopot dua Wakil Kepala BGN, yakni Lodewyk Pusung dan Sonny Sanjaya.
Sebagai pengganti, Presiden menunjuk Nanik Sudaryati Deyang sebagai Kepala BGN. Ia akan didampingi Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN.
Prasetyo menegaskan pergantian kepemimpinan tersebut tidak akan mengganggu pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program prioritas nasional.
“Kepada pimpinan Badan Gizi Nasional yang baru, kami berharap segera melakukan konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta meningkatkan sinergi dengan pemerintah daerah agar seluruh program Badan Gizi Nasional tetap berjalan dengan baik,” tutupnya.
Sekadar catatan, sebelum Presiden Prabowo Subianto merombak jajaran pimpinan BGN, lembaga yang menjadi pelaksana program MBG itu lebih dulu diterpa sejumlah polemik.
Selain dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi pengadaan jasa sertifikasi halal, BGN juga menjadi sorotan publik akibat pengadaan ribuan motor listrik untuk mendukung operasional program MBG.
Lembaga antikorupsi Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan dugaan korupsi pengadaan jasa sertifikasi halal di BGN ke KPK. Dalam laporannya, ICW menyebut terdapat potensi kerugian negara mencapai Rp49,5 miliar. ICW turut melaporkan Kepala BGN saat itu, Dadan Hindayana, serta perusahaan yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan jasa sertifikasi halal.
“Potensi kerugian negara yang kami hitung adalah Rp49,5 miliar dari tata kelola yang bermasalah terkait pengadaan jasa sertifikasi halal,” kata Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Wana Alamsyah dikutip dari BBC Indonesia, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (7/5) lalu.
Menurut Wana, terdapat empat persoalan utama yang menjadi sorotan ICW, yakni dasar hukum pengadaan, pemecahan paket pekerjaan, dugaan pinjam bendera perusahaan, serta indikasi penggelembungan harga.
Di tengah mencuatnya laporan tersebut, BGN kembali menjadi perhatian publik setelah muncul polemik terkait pengadaan armada motor listrik untuk menunjang operasional Program Makan Bergizi Gratis.
Menanggapi hal itu, Dadan Hindayana memberikan klarifikasi. Ia menegaskan pengadaan kendaraan listrik tersebut telah masuk dalam perencanaan dan anggaran tahun 2025.
“Motor listrik sudah ada dalam perencanaan 2025 dan masuk dalam anggaran 2025. Dari target 24.400 unit, realisasinya sekitar 21.800 unit,” ujar Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/4).
Dadan juga membantah isu yang menyebut harga motor listrik mencapai Rp58 juta per unit. Menurut dia, harga pembelian justru berada di bawah harga pasar.
“Harga pasaran Rp52 juta, tetapi kita beli kalau tidak salah sekitar Rp42 juta, di bawah harga pasaran,” katanya.
Polemik tersebut menambah daftar sorotan terhadap BGN dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo.
Meski demikian, hingga kini belum ada pernyataan resmi yang mengaitkan pergantian pimpinan BGN dengan laporan ICW maupun polemik pengadaan motor listrik. Pemerintah menyatakan pergantian pimpinan dilakukan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis selama hampir satu setengah tahun. (*)
Laporan : JP GROUP
Editor : RATNA IRTATIK