Buka konten ini
THAILAND (BP) – Ketegangan di perbatasan Thailand dan Kamboja kembali meningkat tajam pada Kamis (11/12), ketika bentrokan memasuki hari keempat. Kedua negara kini menunggu kemungkinan intervensi diplomatik dari Presiden Amerika Serikat, Donald J. Trump. Situasi memanas ini kembali memicu kekhawatiran global karena konflik bersenjata yang berulang berpotensi mengancam stabilitas kawasan Asia Tenggara.
Dilansir Reuters, pertempuran terjadi di lebih dari selusin titik sepanjang garis perbatasan 817 kilometer. Intensitas serangan disebut sebagai yang terberat sejak bentrokan lima hari pada Juli lalu. Saat itu, Trump sempat menghentikan pertempuran setelah menghubungi kedua pemimpin dan memperingatkan penghentian pembahasan dagang bila konflik berlanjut.
Dalam keterangannya kepada media, Rabu (10/12), Trump menyatakan yakin dapat kembali meredakan eskalasi. Namun kali ini Thailand menunjukkan sikap lebih berhati-hati. Perdana Menteri Anutin Charnvirakul menegaskan pemerintahnya memprioritaskan penyelesaian bilateral dan tidak ingin bergantung pada peran pihak ketiga.
“Jika Presiden Trump menghubungi, kami akan menjelaskan langsung situasinya,” ujar Anutin.
Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, yang menjadi mediator pada kesepakatan gencatan senjata Oktober lalu, mengatakan telah berbicara dengan kedua pemimpin dan mengapresiasi “keterbukaan dan kesediaan melanjutkan negosiasi untuk meredakan ketegangan”.
Sementara itu, kedua negara terus saling tuduh soal pihak yang memulai serangan terbaru. Pemerintah Kamboja menuding Thailand menarget warga sipil melalui artileri, roket, hingga serangan udara pesawat tempur F-16 yang menghantam wilayah puluhan kilometer dari perbatasan.
Dalam laporan resmi Rabu malam, Kamboja menyebut rumah, sekolah, jalan, pagoda, dan situs kuil bersejarah rusak akibat “peningkatan intensitas penembakan dan serangan udara Thailand”. Thailand membantah dan menegaskan militernya tidak menyerang infrastruktur sipil.
Korban di kedua negara terus bertambah. Pemerintah Kamboja melaporkan sedikitnya 10 warga tewas-termasuk seorang bayi-serta 60 orang luka-luka. Di pihak Thailand, militer menyebut sembilan tentaranya tewas dan lebih dari 120 luka-luka. Situasi diperburuk eksodus ratusan ribu warga yang mengungsi dari desa-desa di sepanjang perbatasan.
Konflik ini juga mengancam keberlanjutan gencatan senjata yang diteken di Kuala Lumpur pada Oktober lalu. Kesepakatan itu mencakup penarikan senjata berat dan pembentukan mekanisme pengawasan bersama. Namun pelanggaran berulang menunjukkan lemahnya komitmen serta absennya pengawasan di lapangan.
Kritik internasional pun meningkat. Penggunaan senjata berat di area permukiman dinilai berpotensi melanggar hukum humaniter internasional. Sejumlah lembaga hak asasi meminta kedua negara menghentikan serangan tidak proporsional dan menjamin perlindungan warga sipil.
Memanasnya kondisi ini menunjukkan rapuhnya proses perdamaian dan memperlihatkan bahwa intervensi eksternal tidak bisa menggantikan komitmen nyata dari masing-masing pihak. Selama klaim kedaulatan dan ketegangan historis belum diselesaikan, konflik serupa sangat mungkin berulang.
Tekanan internasional dinilai perlu diarahkan agar Thailand dan Kamboja kembali ke jalur dialog resmi serta memprioritaskan keselamatan warga di zona konflik. Tanpa langkah konkret menuju deeskalasi, risiko krisis kemanusiaan yang lebih besar sulit dihindari. (***)
Reporter : JP GROUP
Editor : GUSTIA BENNY