Buka konten ini
THAILAND (BP) – Bencana banjir melanda sejumlah negara di Asia Tenggara pekan ini. Tanah Air pun berduka, karena Pulau Sumatra ikut terdampak banjir besar dan tanah longsor yang meluluhlantakkan wilayah Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh.
Selain faktor alam, bencana di Sumatra diperparah oleh kerusakan lingkungan akibat penggundulan hutan yang berlangsung bertahun-tahun. Akibatnya, bukan hanya air yang menerjang, tetapi juga lumpur, gelondongan kayu, dan material berat yang menyapu permukiman.
Respons pemerintah dinilai lambat, sementara jumlah korban terus bertambah. Kondisi ini memicu perbandingan publik dengan negara tetangga yang menangani bencana serupa, salah satunya Thailand.
Pemerintah Thailand kini mulai mengalihkan fokus dari penanganan darurat menuju tahap pemulihan pascabanjir, terutama di Hat Yai dan sejumlah wilayah selatan. Perdana Menteri Anutin Charnvirakul menegaskan bahwa berbagai langkah percepatan tengah disiapkan agar warga dapat kembali hidup normal secepat mungkin.
Usai memimpin rapat koordinasi dengan instansi lokal, Anutin memaparkan sejumlah program pemulihan yang disiapkan untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat terdampak.
Salah satu kebijakan utama ialah penangguhan pembayaran pokok dan bunga pinjaman selama satu tahun bagi nasabah bank komersial dan bank milik negara. Kebijakan ini berlaku untuk pinjaman hingga THB 1 juta per debitur, atau sekitar Rp500 jutaan.
Untuk perbaikan rumah, pemerintah menyediakan fasilitas kredit khusus dari bank negara dengan plafon hingga THB 100.000 atau sekitar Rp52 juta per nasabah. Pinjaman ini bebas bunga selama satu tahun dan memiliki tenor tiga tahun guna mempercepat perbaikan hunian warga yang rusak.
Di sektor asuransi, perusahaan diminta mempercepat proses klaim, memangkas birokrasi yang tidak perlu, dan mempermudah pengajuan ganti rugi. Sementara itu, Kantor Jaminan Sosial menyiapkan kompensasi maksimal di seluruh kategori peserta terdampak.
Bagi keluarga korban meninggal dunia, pemerintah menetapkan santunan sebesar THB 2 juta atau sekitar Rp1 miliar per kasus di wilayah berstatus darurat bencana.
Pemerintah Thailand juga tengah menyiapkan paket bantuan khusus untuk UMKM, termasuk dukungan pemulihan usaha dan skema kredit tambahan. Anutin menegaskan percepatan program ini sangat penting karena UMKM merupakan tulang punggung ekonomi lokal.
Di sisi fiskal, pemerintah menyiapkan stimulus berupa insentif pajak dan program pemulihan ekonomi untuk menggerakkan kembali aktivitas perdagangan serta memulihkan kepercayaan wisatawan. Hat Yai menjadi salah satu fokus karena merupakan pusat ekonomi sekaligus destinasi populer di Thailand Selatan.
Upaya percepatan rehabilitasi wilayah perkotaan sudah berjalan. Pemerintah menambah personel, membuka akses jalan yang sebelumnya terputus, serta mengoordinasikan lintas instansi untuk mempercepat normalisasi layanan publik.
Anutin menyebut air di banyak wilayah mulai surut, sementara prakiraan cuaca menunjukkan penurunan intensitas hujan dalam beberapa hari ke depan. Kondisi ini memberi ruang bagi pemerintah untuk sepenuhnya beralih ke fase rehabilitasi.
“Hari ini, kami mengalihkan fokus ke tahap rehabilitasi. Langkah berikutnya yang paling penting adalah memastikan warga dapat kembali ke rumah mereka sesegera mungkin,” ujar Anutin mengutip Bangkok Post. (*)
Reporter : JP GROUP
Editor : GUSTIA BENNY