Buka konten ini
BEJING (BP) – Tiongkok mengadopsi strategi yang selama ini menjadi ciri khas kebijakan dagang Amerika Serikat (AS), yakni foreign direct product rule. Jadi, perusahaan asing yang mengekspor produk yang mengandung material asal Tiongkok atau menggunakan teknologi asal negeri itu harus memperoleh izin dari pemerintah Negeri Tirai Bambu.
Dilansir dari Associated Press, langkah ini melibatkan perluasan pengendalian ekspor atas unsur tanah jarang (rare earths), bahan vital bagi industri teknologi global. Jadi, semisal produsen ponsel di Korea Selatan, maka yang bersangkutan harus memperoleh persetujuan sebelum menjual ke Australia.
Terbukti Efektif
Jamieson Greer, perwakilan perdagangan AS, menyebut langkah ini memberi Tiongkok kendali atas hampir seluruh rantai pasok global di sektor teknologi.
Sementara Neil Thomas, peneliti di Asia Society Policy Institute, menilai langkah itu sebagai cerminan pembelajaran strategis. ”Tiongkok sedang belajar dari yang terbaik,” ujarnya. ”Beijing meniru buku main Washington karena telah melihat secara langsung betapa efektifnya kontrol ekspor AS membatasi perkembangan ekonomi dan pilihan politiknya,” imbuhnya.
Dimulai sejak 2018
Akar kebijakan tersebut dapat ditelusuri pada 2018, ketika Presiden Donald Trump memulai perang dagang dengan Tiongkok. Kala itu, Beijing segera menyiapkan perangkat hukum serupa milik AS, seperti Unreliable Entity List pada 2020 dan Undang-Undang Anti-Sanksi Asing pada 2021—dua instrumen yang mencerminkan entity list dan mekanisme pembekuan aset milik Washington.
Tahun ini, saat Trump kembali menerapkan tarif tambahan terhadap produk asal Tiongkok, Beijing dengan cepat merespons. Pemerintah menempatkan sejumlah perusahaan AS, termasuk PVH Group—pemilik merek Calvin Klein dan Tommy Hilfiger—serta Illumina, ke dalam daftar entitas tidak andal. Selain itu, ekspor atas logam penting seperti tungsten, tellurium, molybdenum, dan indium juga dibatasi, langkah yang berdampak langsung pada rantai pasok industri global.
Risiko Eskalasi
Meski langkah tersebut memperkuat posisi tawar Tiongkok, sejumlah analis memperingatkan adanya risiko eskalasi. Jeremy Daum, peneliti senior di Yale Law School, menilai bahwa strategi saling membalas ini bisa menjadi bumerang.
”Bahaya dari pendekatan yang tampak seimbang ini adalah ketika satu pihak menganggapnya sebagai timbal balik, pihak lain bisa menafsirkannya sebagai provokasi. Dalam perlombaan menuju dasar, tidak ada yang menang,” bebernya. (*)
Reporter : JP GROUP
Editor : GALIH ADI SAPUTRO