Buka konten ini
SUDAH empat bulan berlalu sejak ratusan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Anambas menjalani uji kompetensi dan evaluasi kinerja. Namun hingga awal Oktober ini, rotasi pejabat belum juga digelar.
Padahal, pada Juni lalu, sebanyak 387 aparatur sipil negara (ASN) telah mengikuti uji kompetensi yang digelar Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Anambas. Kegiatan itu sejatinya menjadi tahap penting sebelum dilakukan mutasi atau pelantikan jabatan baru. Selain untuk menilai kemampuan dan kinerja aparatur, hasil evaluasi juga menjadi syarat administratif bagi pemerintah daerah untuk memperoleh izin rotasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Namun hingga kini, hasil evaluasi tersebut belum berujung pada pelantikan atau pergeseran jabatan. Kondisi itu memunculkan tanda tanya di kalangan ASN dan masyarakat mengenai arah kebijakan mutasi di bawah kepemimpinan Bupati Kepulauan Anambas, Abdul Haris Aneng.
Sejumlah posisi penting di Pemkab Anambas bahkan masih dijabat oleh pelaksana tugas (Plt). Di antaranya Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) serta lebih dari lima camat yang hingga kini belum memiliki pejabat definitif.
Kursi yang terlalu lama diisi oleh Plt dinilai membuat roda pemerintahan tidak berjalan maksimal. Plt memiliki keterbatasan dalam mengambil keputusan strategis, sehingga berpengaruh terhadap lambannya pelaksanaan sejumlah program di tingkat daerah.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Aneng menegaskan bahwa dirinya belum berencana melakukan rotasi atau pelantikan pejabat baru dalam waktu dekat.
“Oh ya, soal pelantikan? Belum dulu, bro. Sabar dulu,” ujar Aneng dengan nada santai saat dijumpai Batam Pos, baru-baru ini.
Menurut Aneng, rotasi jabatan tidak semata mengganti posisi, melainkan perlu mempertimbangkan banyak hal, mulai dari kinerja, loyalitas, hingga kebutuhan organisasi. Karena itu, keputusan tersebut tidak bisa diambil secara tergesa-gesa.
“Semua butuh waktu dan penilaian objektif. Kita tidak ingin asal geser, tapi ingin memastikan siapa yang benar-benar pantas memimpin dan bekerja maksimal,” kata Aneng.
Ia menambahkan, sebagian besar kepala organisasi perangkat daerah (OPD) saat ini masih merupakan warisan dari masa pemerintahan sebelumnya, di bawah kepemimpinan Bupati Abdul Haris. Meski demikian, ia tetap memantau dan mengevaluasi kinerja seluruh pejabat yang kini menjabat.
“Kita ingin mereka punya loyalitas, kuantitas, dan kualitas kinerja yang baik dalam membangun Anambas, serta mampu melayani masyarakat secara maksimal,” tegasnya.
Sejumlah pihak berharap rotasi pejabat segera dilakukan agar struktur pemerintahan di Anambas menjadi lebih solid. Dengan adanya pejabat definitif di setiap posisi strategis, pelayanan publik diharapkan dapat berjalan lebih cepat dan mendukung percepatan pembangunan di wilayah perbatasan tersebut. (***)
Reporter : IHSAN IMADUDDIN
Editor : GALIH ADI SAPUTRO