Buka konten ini
PARIS (BP) – Presiden Prancis Emmanuel Macron melontarkan pernyataan tegas, Greenland bukanlah wilayah yang bisa dibeli, apalagi diambil alih oleh siapa pun. Menurutnya, seluruh negara anggota Uni Eropa sepakat bahwa pulau es raksasa itu merupakan bagian tak terpisahkan dari kawasan Eropa.
”Semua orang di Prancis dan Uni Eropa berpikir bahwa Greenland bukan untuk dijual, bukan untuk diambil,” ujar Macron seperti dikutip dari kantor berita AFP, menanggapi dinamika geopolitik yang kian panas di wilayah Arktik.
Macron menilai kondisi terkini di Greenland sebagai alarm strategis bagi Eropa. Ia menyuarakan dukungan penuh terhadap rakyat Greenland, seraya menyebut bendera yang berkibar di pulau itu sebagai simbol dari nilai-nilai bersama antara Greenland dan Eropa.
”Ketika sebuah pesan strategis ditujukan kepada Anda, kami di Eropa menganggapnya sebagai pesan yang menyasar kami semua. Bendera yang Anda miliki di sini adalah bendera kita bersama—dengan sejarah dan nilai yang kita junjung bersama,” ujar Macron.
Pernyataan Macron muncul di tengah kekhawatiran internasional atas sikap Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang beberapa kali secara terbuka menyatakan ketertarikannya untuk mengakuisisi Greenland. Bahkan, Trump disebut-sebut tidak menutup kemungkinan penggunaan kekuatan untuk mewujudkan ambisi tersebut.
Ketertarikan Amerika terhadap Greenland bukan perkara baru. Pulau yang kaya akan cadangan mineral dan memiliki posisi strategis di kawasan Arktik ini memang menjadi incaran kekuatan-kekuatan besar dunia. Namun, tekanan yang datang dari Washington kali ini memantik reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk Eropa.
Menanggapi sikap Macron, Perdana Menteri Greenland, Jens-Frederik Nielsen, menyampaikan apresiasinya. Ia menyebut dukungan dari Prancis sebagai bentuk solidaritas penting di tengah masa sulit yang sedang dihadapi wilayahnya.
Greenland sendiri merupakan wilayah otonom di bawah Kerajaan Denmark. Meski memiliki kedaulatan domestik, Greenland memiliki hak konstitusional untuk menyatakan kemerdekaan secara sepihak apabila rakyatnya menghendaki. (*)
Reporter : JP GROUP
Editor : GALIH ADI SAPUTRO