Buka konten ini
BATAM (BP) – Anggota DPRD Kota Batam, Suryanto, kembali menyoroti persoalan klasik yang selalu muncul setiap tahun ajaran baru: terbatasnya daya tampung sekolah negeri. Ia menilai, masalah utama bukan terletak pada sistem seleksi murid baru, melainkan pada minimnya pembangunan sekolah negeri yang merata di Batam.
“Ini sebenarnya lagu lama. Tiap kali penerimaan murid baru, wali murid mulai kasak-kusuk. Khawatir anaknya tidak diterima. Yang beruntung, biasanya karena ada kenalan. Problemnya selalu di situ,” kata Suryanto, Selasa (17/6).
Menurutnya, sistem seleksi penerimaan murid memang terus disempurnakan. Namun, perubahan teknis itu belum menyentuh akar persoalan yang sesungguhnya: ketimpangan antara jumlah anak usia sekolah dengan ketersediaan sekolah negeri.
“SPMB yang sekarang memang sudah lebih baik, ada penyempurnaan. Tapi persoalan utama kita adalah rasio anak sekolah dengan jumlah sekolah negeri yang terlalu jomplang. Kita ini kekurangan sekolah,” ujarnya.
Suryanto mengkritik kebijakan pemerintah daerah yang memberikan insentif bagi siswa tidak mampu untuk bersekolah di lembaga swasta karena tak tertampung di sekolah negeri. Menurutnya, solusi itu hanya tambal sulam.
“Bantuan itu ya hanya bumbu-bumbu saja. Faktanya, tidak menolong secara menyeluruh. Akar masalahnya tetap karena kurangnya sekolah negeri,” katanya.
Ia menggambarkan struktur pendidikan di Batam seperti piramida: banyak Sekolah Dasar (SD), namun jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) jauh lebih sedikit. Ketidakseimbangan itu, katanya, menjadi pemicu utama kerumitan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) setiap tahun.
“Setiap anak yang lulus SD pasti lanjut ke SMP, dan begitu seterusnya. Tapi kalau jumlah gedung sekolahnya makin mengecil di jenjang lebih tinggi, jelas tidak akan cukup menampung semuanya,” tambahnya.
Suryanto menegaskan, membangun Ruang Kelas Baru (RKB) saja tidak cukup. Solusi nyata adalah pembangunan gedung sekolah baru secara merata di seluruh wilayah Batam.
“Soal lahan, saya rasa itu bukan alasan. Masak investor mudah dapat lahan, tapi untuk pendidikan kita kesulitan? Kalau ada kemauan politik yang kuat, pasti bisa,” tegas politikus PKS ini.
Meski demikian, Suryanto tetap mengapresiasi program-program pendidikan yang telah dijalankan oleh Wali Kota Batam, Amsakar Achmad dan Wakil Wali Kota, Li Claudia Chandra. Ia berharap ke depan ada perhatian lebih serius terhadap penyediaan fasilitas pendidikan agar keresahan warga tidak terus berulang setiap tahun ajaran baru.
Untuk diketahui, Pemerintah Kota (Pemko) Batam melalui Dinas Pendidikan (Disdik) tengah mempersiapkan penyaluran subsidi pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu yang tidak tertampung di Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri. Program ini dijadwalkan mulai diterapkan bulan Juli nanti.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Tri Wahyu Rubianto, menyampaikan bahwa penyaluran bantuan baru dapat dilakukan setelah proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) rampung. Bantuan tersebut ditujukan kepada siswa dari keluarga tidak mampu yang akhirnya melanjutkan pendidikan di sekolah swasta.
“Kita upayakan setelah proses SPMB selesai, kami akan menunggu data dari sekolah swasta yang mengusulkan siswa untuk menerima bantuan. Data itu kemudian diverifikasi ulang oleh Dinas Sosial,” ujar Tri, Rabu (4/6).
Ia menjelaskan, masing-masing sekolah swasta akan mengajukan nama-nama siswa dari keluarga tidak mampu yang sudah diterima dan tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Data tersebut akan menjadi acuan utama dalam pemberian subsidi pendidikan.
“InsyaAllah, bulan depan sudah bisa diterapkan. Subsidi ini khusus untuk siswa-siswi tidak mampu yang bersekolah di swasta,” tambahnya.
Tahun ini, Pemko menargetkan sebanyak 2.440 siswa jenjang SD dan 1.430 siswa jenjang SMP sebagai penerima subsidi. Besaran bantuan diberikan setiap bulan, yakni Rp300 ribu untuk siswa SD dan Rp400 ribu untuk siswa SMP. (*)
Reporter : ARJUNA
Editor : RATNA IRTATIK