Buka konten ini
KARIMUN (BP) – Sudah lebih dari seratus hari Iskandarsyah dan Rocky Marciano menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Karimun. Dilantik pada 20 Februari 2025, keduanya tak menunggu lama untuk bekerja. Sesaat setelah menerima amanah, mereka langsung tancap gas—dimulai dari hal mendasar, pembenahan.
“Kalau bicara program 100 hari, tentu semuanya berlandaskan pada RPJMD yang mengacu pada visi dan misi kami. Komitmen kami, sesuai sumpah jabatan, adalah menjadikan Kabupaten Karimun yang maju, sejahtera, dan berbudaya,” ujar Iskandarsyah saat ditemui Batam Pos, Sabtu (14/6).
Langkah pertama mereka, kata Iskandarsyah, adalah menata ulang pengelolaan keuangan daerah. Baginya, sebelum memperbaiki apa pun di luar, rumah tangga sendiri harus dibereskan terlebih dahulu.
“Dengan kondisi anggaran yang terbatas dan tuntutan efisiensi, pengelolaan keuangan jadi prioritas. Yang benar-benar penting, itulah yang dibayar lebih dulu. Termasuk tunggakan dari periode sebelumnya yang harus kami cicil bertahap,” jelasnya.
Salah satu problem klasik yang segera mereka eksekusi adalah persoalan sampah. Dalam waktu kurang dari sebulan, kata Iskandarsyah, pengelolaan sampah bisa diatasi. Ia menjelaskan, kendala utama waktu itu adalah regulasi yang tidak lagi memungkinkan pengelolaan dilakukan langsung oleh pemerintah daerah. Kini, masalah itu telah dialihkan ke pihak swasta.
Tak hanya persoalan kebersihan, bidang kesehatan juga menjadi perhatian serius. Dalam beberapa pekan usai dilantik, Pemkab Karimun langsung menunaikan kewajiban membayar tunggakan BPJS Kesehatan bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).
“Jumlahnya lebih dari Rp1 miliar untuk satu bulan. Alhamdulillah sudah kami bayar. Kesehatan adalah kebutuhan pokok yang tidak boleh terabaikan,” tegasnya.
Dalam waktu dekat, Pemkab juga akan meluncurkan aplikasi Halo Bupati Karimun. Melalui platform digital ini, warga bisa menyampaikan keluhan, saran, maupun aspirasi secara langsung kepada pemimpin daerah.
“Kalau tidak ada perubahan, bulan depan kita launching. Jadi masyarakat bisa ikut terlibat membangun Karimun,” ujar Iskandarsyah.
Program pembangunan yang lebih luas, lanjutnya, baru akan dijalankan usai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disahkan DPRD Karimun, yang ditargetkan rampung pada Agustus 2025. (*)
Reporter : SANDI PRAMOSINTO
Editor : GALIH ADI SAPUTRO