Buka konten ini
PEMERINTAH Indonesia dan Singapura resmi menandatangani tiga nota kesepahaman (MoU). Hal itu menandai dimulainya kerja sama strategis dalam pengembangan energi ramah lingkungan dan kawasan industri berkelanjutan. Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan Menteri Energi serta Ilmu Pengetahuan & Teknologi Singapura Tan See Leng di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (13/6).
“Kerja sama tersebut mencakup tiga aspek utama, yakni perdagangan listrik bersih lintas negara, teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon (carbon capture storage/CCS), serta pembangunan kawasan industri hijau di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri),” beber Bahlil.
Salah satu MoU yang menjadi sorotan adalah pembentukan zona industri berkelanjutan (sustainable industrial zone/SIZ) di Batam, Bintan, dan Karimun. Kawasan itu dirancang untuk menarik investasi di sektor energi terbarukan dan industri beremisi rendah. SIZ akan difokuskan pada pengembangan industri penyimpanan energi, baterai, logistik, dan sektor berkelanjutan lainnya.
MoU lainnya mencakup interkoneksi dan perdagangan listrik lintas batas serta kolaborasi dalam teknologi energi terbarukan dan efisiensi energi. Kesepakatan itu menjawab kebutuhan Singapura terhadap pasokan listrik hijau dan menjadi peluang bagi Indonesia untuk mengekspor energi baru terbarukan sambil mendorong hilirisasi industri domestik.
Volume ekspor listrik yang dilakukan adalah sekitar 3,5 gigawatt (GW) ke Singapura hingga tahun 2035. Untuk memenuhi target ekspor tersebut, pemerintah Indonesia merencanakan pembangunan fasilitas produksi panel surya dengan kapasitas 18,7 gigawatt-peak (GWp), yang akan dipusatkan di kawasan industri baru di Kepulauan Riau. Estimasi total investasi proyek ini mencapai 10 miliar dolar AS (USD).
“Kita ekspor listrik, tetapi kita juga bangun industrinya di sini. Singapura mendapat pasokan, kita mendapat nilai tambah dan lapangan kerja,” tegasnya.
Sementara itu, Tan See Leng menyebut penandatanganan ini sebagai tonggak penting dalam kerja sama strategis di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. ”Nota Kesepahaman ini mencerminkan komitmen kuat kedua negara untuk mendorong inisiatif rendah karbon yang berdampak dan berkelanjutan,” ujarnya. (***)
Reporter : JP GROUP
Editor : RYAN AGUNG